Sumbawanews.com,- Seorang miliarder sekaligus anggota Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Donald Trump, Marc Rowan, terungkap menyumbang total 1,5 juta dolar AS tahun ini kepada super PAC United Democracy Project, kelompok yang berafiliasi dengan AIPAC dan aktif mendanai kampanye melawan kandidat pro-Palestina. Donasi sebesar 1 juta dolar AS diberikan pada awal Maret, tepat ketika kelompok itu memulai serangan politik terhadap anggota DPR Thomas Massie, pengkritik vokal dukungan militer AS terhadap Israel. Sumbangan tambahan 500.000 dolar AS disalurkan pada 23 Juli, hari yang sama ketika dana digunakan untuk menyerang kandidat Demokrat progresif Abdul El-Sayed di Michigan dan mantan anggota DPR Cori Bush di Missouri.
Rowan, CEO Apollo Global Management dengan kekayaan lebih dari 8 miliar dolar AS, ditunjuk Trump masuk ke Dewan Perdamaian pada Januari lalu—badan yang ditugasi merancang rencana pemulihan Gaza. Dalam pertemuan Februari, ia memaparkan potensi ekonomi pemulihan Gaza senilai 115 miliar dolar AS, termasuk infrastruktur dan perumahan, dengan menyatakan bahwa “ini bukan masalah uang atau jaminan, ini adalah masalah perdamaian.” Namun, kritikus menilai tindakan politiknya bertentangan dengan narasi itu. Rowan juga pernah menyumbang 250.000 dolar AS kepada super PAC tersebut pada 2022, tahun berdirinya, dan terus meningkatkan kontribusinya menjelang pemilu 2024.
Ia juga menjadi tokoh kunci dalam tekanan terhadap universitas seperti University of Pennsylvania atas protes pro-Palestina dan memberikan masukan ke Gedung Putih pada 2025 terkait kebijakan pendidikan tinggi. Margaret DeReus dari Peace, Accountability, and Leadership PAC menuduh Rowan menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk membungkam suara pro-Palestina, mendanai narasi yang mengarahkan dana pajak AS ke militer Israel, serta menargetkan kandidat yang menuntut penghentian bantuan militer. “Rowan menggelontorkan jutaan dolar untuk mempertahankan kebijakan yang dianggap sebagai kelanjutan genosida dan pembersihan etnis terhadap warga Gaza,” ujarnya. Kedua pihak—Rowan dan United Democracy Project—tidak merespons permintaan komentar dari The Intercept.
