Sumbawanews.com,- Perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin yang sebelumnya berdemonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, diterima secara resmi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung interaktif, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan strategis terkait fiskal, pendidikan, hukum, dan moneter, yang dinilai mendesak untuk segera ditanggapi pemerintah.
Koordinator aksi, Muhammad Abdi Maludin, menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa tidak hanya bersifat lokal, tetapi mencakup isu nasional yang mengancam kesejahteraan rakyat. Tuntutan pertama menyoroti program MBG (Makanan Bergizi Gratis) dan kebijakan deputi kedaulatan pangan. Mereka meminta pembekuan sementara pelaksanaan program tersebut hingga dilakukan audit transparan terhadap distribusi dan pengelolaan anggarannya. Dana yang dihemat dari audit itu, kata Abdi, harus dialihkan untuk mensubsidi biaya operasional perguruan tinggi, demi mewujudkan pendidikan tinggi yang terjangkau bagi seluruh mahasiswa.
Di klaster hukum, mahasiswa mendesak pemerintah pusat mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR RI agar segera melakukan tinjauan ulang terhadap Undang-Undang Kepolisian yang baru disahkan beberapa pekan lalu. Mereka menilai sejumlah pasal dalam UU tersebut berpotensi melemahkan supremasi sipil dan mengurangi akuntabilitas kepolisian terhadap masyarakat.
Pada klaster ekonomi, mereka mengecam kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax yang dinilai semakin memperparah tekanan daya beli masyarakat. Mahasiswa mendesak Otoritas Moneter untuk segera melakukan intervensi stabilisasi nilai tukar rupiah dan mencabut keputusan kenaikan BBM tersebut. “Jika dalam waktu lima hari kerja—paling lambat Jumat, 19 Juli 2024—tidak ada tindak lanjut nyata atau bukti progresif, maka kami menyatakan pemerintah telah kehilangan legitimasi moral dan mengkhianati janji konstitusionalnya,” tegas Abdi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menanggapi dengan sikap terbuka. Ia menyatakan Wapres Gibran menyambut baik dialog yang berlangsung secara santai namun substansial. “Ada mahasiswa yang menyampaikan isu daerah yang ternyata berdampak nasional. Ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti dalam batas kewenangan yang berlaku,” ujarnya.
Al Muktabar menambahkan, hasil pertemuan ini akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui mekanisme kerja internal pemerintahan. “Bapak Wapres dan Bapak Presiden memiliki saluran komunikasi yang rutin dan terstruktur. Isu-isu ini akan dibawa dalam kesempatan yang tepat, sesuai prioritas dan agenda kenegaraan,” jelasnya.
Pertemuan ini menjadi salah satu bentuk respon pemerintah terhadap gelombang aspirasi mahasiswa yang kian menguat pasca-terungkapnya berbagai kebijakan kontroversial, terutama terkait MBG dan harga energi. Dengan terbukanya ruang dialog langsung antara pemimpin negara dan generasi muda, harapan akan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan kembali menyala di kalangan civitas akademika.
