Sumbawanews.com,- Komisi I DPR menggelar rapat tertutup bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 10 Juni 2026. Rapat yang berlangsung sepanjang pagi itu membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pertahanan dan TNI untuk tahun 2027—dua dokumen strategis yang menentukan arah kebijakan pertahanan nasional dalam setahun mendatang.
Ketua Komisi I DPR, Utut Adiyanto, menegaskan bahwa rapat sengaja digelar tertutup karena mengandung unsur kerahasiaan negara. “Ini bukan sekadar pembahasan anggaran biasa. Ada aspek operasional, kapabilitas alutsista, dan rencana strategis yang tidak bisa diumumkan publik,” ujarnya di ruang rapat, seusai memimpin pembukaan rapat dengan mengucapkan bismillah dan menyatakan rapat tertutup.
Turut hadir dalam rapat tersebut para kepala staf matra TNI: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Mohammad Tonny Harjono. Kehadiran mereka menandai koordinasi lintas matra yang langka dan intensif, mengingat rapat semacam ini biasanya hanya melibatkan jajaran pimpinan tertinggi.
Utut menambahkan, kuorum rapat terpenuhi dengan kehadiran tujuh dari sembilan fraksi di Komisi I. “Ini menunjukkan keseriusan dan kesepakatan politik bahwa pertahanan nasional bukan ranah partisan, tapi kepentingan bersama bangsa,” katanya.
Rapat berlangsung tanpa siaran pers atau rilis resmi hingga berita ini diturunkan. Namun, sumber di internal DPR mengungkapkan bahwa sejumlah poin krusial menjadi fokus pembahasan, termasuk peningkatan anggaran untuk modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), pengembangan sistem pertahanan maritim di wilayah perbatasan, serta kesiapan TNI menghadapi ancaman hybrid warfare yang semakin kompleks.
Pembahasan juga menyentuh rencana integrasi sistem pertahanan digital dan peningkatan kapasitas Komcad—Komponen Cadangan TNI—yang kini mulai melibatkan ASN dan profesional sipil. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan percepatan pelatihan Komcad di berbagai instansi pemerintah, sebuah langkah yang kini mulai diwujudkan melalui koordinasi teknis antara Kemenhan, TNI, dan DPR.
Rapat ini menjadi yang pertama sejak pembentukan kabinet baru dan menandai awal dari serangkaian pembahasan strategis antara legislatif dan eksekutif dalam bidang pertahanan. Dengan latar belakang ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan dan meningkatnya aktivitas militer di sejumlah titik strategis, rapat tertutup ini bukan sekadar prosedur administratif—tapi sebuah langkah krusial dalam membangun ketahanan nasional yang berkelanjutan.
Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai hasil rapat. Namun, para anggota Komisi I berjanji akan menyampaikan ringkasan umum kepada publik setelah proses verifikasi kerahasiaan selesai.
