Sumbawanews.com,- Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa tidak ada satupun prajurit Komponen Cadangan (Komcad) yang dikerahkan untuk membantu pengamanan demonstrasi mahasiswa bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, pada Jumat, 12 Juni 2026. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons atas dugaan pelibatan Komcad dalam aksi yang diikuti puluhan ribu mahasiswa dari BEM UI, IPB, Politeknik Negeri Jakarta, dan sejumlah kampus lainnya.
Brigadir Jenderal Rico Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan, menjelaskan bahwa memang terdapat Apel Siaga Komcad ASN yang berlangsung pada hari yang sama. Namun, kegiatan itu sama sekali tidak terkait dengan demonstrasi. “Apel Siaga adalah bagian dari pembinaan rutin pasca-pelatihan, yang sudah direncanakan jauh hari sebelumnya,” ujar Rico dalam pesan tertulis kepada media, Sabtu, 13 Juni.
Rico menekankan bahwa seluruh peserta Apel Siaga tetap berada di lingkungan Kemenhan dan tidak pernah berpindah ke lokasi aksi. Setelah apel selesai, mereka langsung kembali ke instansi masing-masing tanpa terlibat dalam pengawalan, penghalangan, atau bentuk intervensi keamanan apa pun. “Fakta di lapangan menunjukkan tidak ada satu pun Komcad yang berada di sekitar titik aksi bersama TNI atau Polri,” tegasnya.
Namun, dugaan pelibatan Komcad tetap memicu kekhawatiran dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Muhammad Isnur, perwakilan koalisi sekaligus Ketua Umum YLBHI, menyebut pengerahan Komcad dalam konteks demonstrasi sipil sebagai tindakan ilegal. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Pertahanan Negara (UU PSDN) secara tegas membatasi penggunaan Komcad hanya dalam kondisi darurat militer atau perang, dan bahkan dalam kasus itu, Presiden harus memperoleh persetujuan DPR terlebih dahulu.
“Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU PSDN jelas mengatur bahwa mobilisasi Komcad bukan alat pengamanan demonstrasi. Ini adalah pelanggaran konstitusional yang mengambil alih kewenangan Presiden sebagai panglima tertinggi,” ujar Isnur.
Penggunaan Komcad untuk kepentingan internal keamanan sipil, lanjutnya, membahayakan prinsip demokrasi dan memperlemah batas antara militer dan masyarakat sipil. “Komcad dibentuk untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman eksternal, bukan untuk menekan suara kritis rakyat,” tegasnya.
Demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung Thamrin Nine Ballroom itu menuntut lima hal kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: penghentian kebijakan yang menggerus APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM nonsubsidi, pembatalan proyek Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi ruang sipil, serta permintaan agar Presiden mengakui kesalahan kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Kemenhan tetap mempertahankan posisi bahwa Apel Siaga adalah kegiatan internal yang bersifat teknis dan tidak memiliki dimensi politis. Pihaknya juga menegaskan bahwa seluruh prosedur pelatihan Komcad telah mengacu pada aturan yang berlaku, tanpa ada instruksi atau indikasi bahwa kegiatan itu dimaksudkan untuk mendukung atau menghadang aksi massa.
Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini memperdalam perdebatan publik tentang peran militer dalam dinamika demokrasi. Banyak kalangan sipil menilai bahwa bahkan kehadiran simbolis Komcad di dekat lokasi demonstrasi—meski tidak terlibat langsung—telah menciptakan efek intimidasi dan memperkeruh suasana. Sementara pemerintah berkeras bahwa ini hanya soal prosedur rutin, kritikus menuntut transparansi lebih besar dan revisi terhadap mekanisme pengerahan Komcad agar tidak lagi menjadi alat yang bisa disalahgunakan di tengah ketegangan politik.
