Sumbawanews.com,- Suara klakson yang bersahutan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Pemuda menjadi simbol solidaritas publik terhadap aksi mahasiswa di Jakarta, Jumat (12/6/2026). Bukan sekadar kebisingan lalu lintas, bunyi itu adalah respons spontan warga terhadap spanduk-spanduk yang mengajak: “Kalau kalian kecewa dengan kinerja Prabowo Gibran beserta menteri dan jajarannya, bunyikan klakson.”
Di tengah kerumunan mahasiswa dari berbagai kampus Jabodetabek yang berkumpul di Bundaran HI, puluhan bahkan ratusan pengendara mobil dan motor memperlambat laju kendaraannya, lalu membunyikan klakson secara bergantian—seakan menjawab ajakan itu bukan hanya sebagai bentuk dukungan, tapi juga ekspresi kemarahan yang terpendam. Sebagian mengacungkan jempol, sebagian lagi mengangkat tangan dalam gerakan lambaian, sementara para demonstran membalasnya dengan sorak dan senyum lega.
Ajakan serupa pernah muncul dua hari sebelumnya, saat koalisi masyarakat sipil menggelar aksi protes terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan kantor Badan Gizi Nasional. Poster bertuliskan “Bunyikan klakson jika muak dengan program MBG” pun mendapat respons serupa: kendaraan berhenti sejenak, klakson bergema, dan suasana berubah jadi semacam referendum jalanan.
Agus Sarwono, perwakilan MBG Watch sekaligus Transparency International Indonesia, menjelaskan bahwa aksi ini sengaja dirancang sebagai alat ukur kepercayaan publik. “Kami ingin tahu: seberapa besar dukungan rakyat sebenarnya terhadap program yang diklaim pemerintah sebagai keberhasilan? Jika semua bilang MBG disukai, kenapa klakson bersahutan begitu keras?” katanya.
Di sisi lain, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyuarakan lima tuntutan utama: penghentian pemborosan anggaran APBN, penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, pembatalan program MBG dan Kopdes, serta penghentian militerisasi di ruang sipil dan kampus.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan atau Athof, menegaskan bahwa aksi ini adalah puncak dari upaya penyampaian kritik yang telah berbulan-bulan diabaikan. “Kritik lewat data, diskusi, dan surat resmi sudah kami sampaikan. Tapi pemerintah memilih mengelak, bukan bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurut Athof, pertumbuhan ekonomi yang dipamerkan pemerintah tak terasa di meja makan rakyat. Harga beras melambung, lapangan kerja menyempit, dan beban pajak semakin memberatkan UMKM. “Ekonomi tumbuh di atas kertas, tapi di rumah-rumah, rakyat masih berjuang untuk makan tiga kali sehari,” tegasnya.
Tuntutan yang disampaikan tak hanya bersifat ekonomi, tapi juga politis. Albani Hilmi, Ketua Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan kebijakan. “Kami tidak menuntut penggulingan, tapi pengakuan. Biar rakyat tahu, pemerintah sadar bahwa ia sedang salah,” ujarnya.
Di tengah hiruk-pikuk aksi, satu momen mencuri perhatian: seorang jenderal polisi yang mengawal demonstrasi tiba-tiba turun dari mobil, mengumpulkan sampah yang berserakan, lalu membuangnya ke tempat yang tepat. Aksi kecil itu menjadi simbol lain dari kerumitan hubungan antara negara dan rakyat—di mana kekuasaan bisa keras, tapi tetap punya ruang untuk kemanusiaan.
Klakson yang bersahutan bukan lagi sekadar bunyi kendaraan. Ia menjadi narasi baru protes di era digital: tanpa orasi panjang, tanpa spanduk berjuta-juta, hanya suara yang bisa didengar semua orang—dan tak bisa diabaikan.
