Sumbawanews.com,- Nahdlatul Ulama (NU) mempertahankan kepemimpinan berbasis tradisi keulamaan yang berakar pada otoritas keilmuan, sanad keilmuan, akhlak, dan legitimasi sosial, sambil berhadapan dengan tantangan modernisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi digital yang menuntut tata kelola organisasi lebih profesional dan adaptif. Sejak didirikan pada 1926 oleh para ulama pesantren, kepemimpinan NU tidak hanya diartikan sebagai struktur administratif, tetapi sebagai amanah keagamaan untuk menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah dan membimbing umat dalam perubahan sosial. Kekuatan organisasi ini terletak pada jaringan kiai yang membangun ikatan emosional dengan masyarakat melalui pengakuan kultural atas kapasitas ilmiah dan integritas moral, bukan hanya melalui struktur formal. Seperti dijelaskan Greg Fealy (2004) dan Pierre Bourdieu (1991), legitimasi kepemimpinan dalam NU bersumber pada modal simbolik yang diakui komunitas, di mana penghormatan terhadap kiai menjadi mechanisme integrasi sosial yang menjaga kohesi organisasi meski di tengah konflik politik.
Tradisi musyawarah, bahtsul masail, dan ketaatan terhadap sanad keilmuan tetap menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan, membedakan NU dari organisasi politik yang rentan pecah akibat perebutan kekuasaan. Kohesi internal NU justru dipelihara melalui kharisma dan otoritas keulamaan yang diwariskan turun-temurun, sehingga penghormatan terhadap kiai bukan sekadar praktik keagamaan, tetapi juga alat reproduksi stabilitas kelembagaan. Dalam era yang serba cepat dan terfragmentasi, NU tetap bertahan bukan karena kekuatan institusi birokratis, melainkan karena kekuatan simbolik yang terbangun secara kultural di tengah masyarakat.
