Sumbawanews.com,- Jakarta — Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan simpatisannya untuk secara aktif mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bahkan hingga dua periode. Permintaan ini disampaikan Jokowi dalam pertemuan pribadi dengan jajaran PSI di Solo, Kamis lalu, menurut keterangan Ketua DPP PSI Bestari Barus.
Bestari mengungkapkan, Jokowi menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keharmonisan politik nasional. “Beliau bilang, ‘Kita harus kawal Pak Prabowo-Gibran, bahkan sampai dua periode.’ Tidak ada yang namanya dua matahari. Itu cuma fitnah,” ujar Bestari kepada wartawan, Jumat (18/6/2026), menanggapi spekulasi yang beredar di publik.
Pernyataan itu memicu respons tajam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Politisi PDIP Guntur Romli menegaskan, partainya belum membahas sama sekali skenario Pemilu 2029. Menurutnya, fokus utama PDIP adalah merespons kebutuhan riil rakyat di akar rumput—bukan merencanakan kekuasaan jangka panjang.
“PDI Perjuangan belum berpikir soal Pemilu 2029. Instruksi Ibu Megawati jelas: kita harus menangis dan tertawa bersama rakyat, menjadi solusi atas persoalan ekonomi, sosial, dan politik yang mereka alami sehari-hari,” kata Guntur, Sabtu (20/6/2026).
Ia menambahkan, bagi PDIP, politik bukanlah permainan kekuasaan atau strategi jangka panjang yang dipertimbangkan sejak dini. “Kalau bicara soal dua periode, itu terlalu dini. Politik kita adalah perjuangan, bukan perhitungan elektoral.”
Pernyataan Jokowi yang menyerukan dukungan berkelanjutan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran memang mengejutkan sebagian kalangan, mengingat ia sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang menjaga jarak dari dinamika partai pasca-tamat masa jabatannya. Namun, dalam pertemuan itu, Jokowi disebut menekankan pentingnya keberlanjutan program pembangunan, terutama yang terkait infrastruktur, ketahanan pangan, dan transformasi ekonomi digital.
PSI, yang kini berada dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, menyambut permintaan itu sebagai bentuk kepercayaan dari tokoh nasional. Sementara PDIP, meski tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintah, memilih fokus pada kerja-kerja sosial dan penguatan basis massa, bukan pada spekulasi politik jangka panjang.
Perbedaan pendekatan ini semakin memperjelas dua wajah politik pasca-Jokowi: satu sisi yang melihat kekuasaan sebagai mandat berkelanjutan, dan sisi lain yang memandangnya sebagai tanggung jawab pelayanan tanpa agenda jangka panjang.
Dalam konteks ini, pernyataan Jokowi bukan sekadar permintaan politik—ia menjadi cerminan kekhawatiran akan fragmentasi kekuatan nasional di tengah ketidakpastian masa depan. Sementara PDIP, dengan konsistensi ideologisnya, memilih menjawab dengan kehadiran nyata di tengah masyarakat, bukan dengan pernyataan yang mengarah pada perhitungan elektoral.
Kedua pihak—PSI dan PDIP—kini berada di persimpangan: apakah politik harus diukur dari durasi kekuasaan, atau dari kedalaman pengabdian? Jawabannya, mungkin, bukan pada siapa yang bicara lebih keras, tapi siapa yang lebih dulu mendengar.
