Sumbawanews.com,- Jepang resmi membentuk Badan Intelijen Nasional dan Dewan Intelijen Nasional untuk memperkuat kapasitas intelijen mandiri, menyusul kekhawatiran terhadap meningkatnya ancaman dari Cina, Rusia, dan Korea Utara. Langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan keamanan negara itu, yang selama puluhan tahun terbatas akibat trauma Perang Dunia II. Pengesahan undang-undang dilakukan oleh parlemen pada 27 Mei 2026, setelah konsultasi tertutup dengan Amerika Serikat, Australia, dan Jerman mengenai teknologi, personel, dan prioritas intelijen. Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan bahwa tanpa kemampuan informasi yang kuat, Jepang akan kehilangan daya saing diplomatik, militer, ekonomi, dan teknologinya.
Selama ini, sistem intelijen Jepang terpecah di berbagai lembaga, termasuk Cabinet Intelligence and Research Office (CIRO), Biro Keamanan Kepolisian Nasional, Public Security Intelligence Agency, unit intelijen Kementerian Luar Negeri, dan Defense Intelligence Headquarters. Struktur yang terfragmentasi ini sering menghambat pertukaran informasi dan memperlambat analisis strategis bagi perdana menteri. Melalui reformasi terbaru, CIRO akan ditingkatkan menjadi National Intelligence Bureau, bertugas menghimpun, mengintegrasikan, dan menganalisis data dari seluruh kementerian dan badan pemerintah. Tujuannya jelas: menjadikan informasi sebagai pilar kekuatan nasional yang setara dengan diplomasi, militer, ekonomi, dan teknologi.
