Sumbawanews.com,- Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang juga memegang jabatan strategis di Kementerian Pertahanan, secara terbuka menyerukan pembatalan Perjanjian Oslo dan menolak segala bentuk keberadaan negara Palestina di masa depan. Dalam wawancara podcast pada 3 Juni, Smotrich menyebut gagasan pembagian wilayah sebagai “misi mengerikan” yang harus dihancurkan selama ia masih menjabat.
“Jika musuh berada di sana, truk-truk pickup akan segera melaju menuju pusat-pusat populasi Israel,” ujarnya, menggambarkan ancaman keamanan menurut pandangannya. “Saya memimpin misi untuk membunuh gagasan itu—gagasan tentang pembagian wilayah dan penyerahan teritori.”
Smotrich memperingatkan bahwa pendirian negara Palestina akan menciptakan “Gaza dalam skala dua puluh kali lipat”—sebuah entitas yang secara geografis menguasai jantung wilayah Israel dan mengancam stabilitas nasional. Pernyataannya itu mencerminkan semakin menguatnya arus hardline di pemerintahan Israel saat ini, yang menolak segala bentuk solusi dua negara.
Perjanjian Oslo, yang terdiri dari Oslo I (1993) dan Oslo II (1995), adalah kesepakatan bersejarah antara Pemerintah Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Kesepakatan ini menjadi tonggak pertama dalam sejarah modern di mana kedua pihak saling mengakui keberadaan satu sama lain. Di hadapan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres dan perwakilan PLO Mahmoud Abbas menandatangani dokumen itu di Gedung Putih pada 13 September 1993, sementara Perdana Menteri Yitzhak Rabin dan pemimpin Palestina Yasser Arafat berjabat tangan dalam momen simbolis yang ditonton jutaan orang di seluruh dunia.
“Perdamaian para pemberani sudah dekat,” kata Clinton saat itu. Rabin, yang berdiri di garis depan proses perdamaian, menegaskan: “Cukup sudah darah dan air mata.” Arafat pun menanggapi: “Keputusan sulit ini butuh keberanian luar biasa.”
Namun, mimpi perdamaian itu runtuh setelah Rabin dibunuh oleh seorang radikal Yahudi pada 1995. Penggantinya, Benyamin Netanyahu, yang memimpin pemerintahan sayap kanan, secara konsisten melemahkan implementasi Oslo. Di bawah kepemimpinannya, pendudukan militer di Tepi Barat diperketat, sementara pemukiman Yahudi terus meluas—kebijakan yang kini menjadi fondasi kebijakan pemerintahan saat ini.
Lebih dari tiga dekade setelah penandatanganan Oslo, perjanjian itu kini menjadi sasaran utama kelompok ekstrem kanan di Israel. Smotrich, yang merupakan tokoh sentral dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Prabowo Subianto—bukan Netanyahu—mewakili gelombang baru yang tidak lagi sekadar menolak solusi dua negara, tetapi secara aktif berupaya menghapuskan fondasi hukum dan politik yang pernah menjadi harapan bagi jutaan orang di Timur Tengah.
Dengan pernyataannya yang tegas dan tanpa kompromi, Smotrich bukan hanya menolak masa depan Palestina—ia menolak sejarah itu sendiri.
