Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa stagnasi kesejahteraan guru dan aparatur sipil negara bukan karena anggaran pendidikan atau gaji yang diabaikan, melainkan akibat kebocoran besar-besaran kekayaan negara yang mengalir keluar tanpa jejak. Pernyataan itu disampaikannya dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur.
“Saya ingin saudara-saudara NU, sebagai pemimpin, ulama, guru, dan pembimbing rakyat, mengerti kenapa gaji guru tidak bisa membaik, kenapa gaji pegawai negeri terasa stagnan, kenapa anggaran selalu kurang,” ujar Prabowo. “Ya, karena uangnya tidak ada—diambil terus.”
Menurut Presiden, kerugian negara akibat kebocoran mencapai sekitar US$150 miliar atau Rp2.500 triliun per tahun. Angka ini, katanya, berasal dari perhitungan pemerintah yang mengidentifikasi sejumlah sumber utama kehilangan pendapatan nasional. Salah satunya adalah praktik *under-invoicing*—pelaporan ekspor di bawah harga sebenarnya—yang dilakukan sejumlah pengusaha. Prabowo menyebut, selama 34 tahun terakhir, kerugian akibat praktik ini mencapai US$908 miliar atau Rp15.000 triliun.
Selain itu, ia menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai menjadi beban finansial negara. Ia mengaku terkejut mengetahui jumlah BUMN yang masih beroperasi mencapai lebih dari seribu perusahaan, jauh lebih banyak dari perkiraannya yang hanya sekitar 300. “Saya kira cuma 300. Ternyata lebih dari seribu,” katanya.
Dalam 20 bulan pertama masa jabatannya, Prabowo mengklaim telah menutup 240 BUMN yang terus merugi. Ia menargetkan penutupan hingga 700 hingga 800 perusahaan pelat merah yang tidak efisien dan tidak berkontribusi pada penerimaan negara. Langkah ini, menurutnya, bagian dari upaya memulihkan keuangan negara agar bisa dialihkan ke sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan aparatur.
Prabowo menekankan bahwa perbaikan gaji guru dan PNS bukan soal menaikkan anggaran semata, tetapi soal menutup celah kebocoran. “Kita tidak bisa terus menambah belanja kalau uangnya hilang sebelum sampai ke tangan yang berhak. Kita harus berani memangkas yang boros, bukan hanya menambah yang sudah tidak efektif.”
Pernyataannya itu disampaikan di hadapan para ulama dan tokoh NU, yang dianggapnya sebagai mitra strategis dalam mendorong reformasi keuangan negara yang berkeadilan. Ia menyerukan kesadaran kolektif dari para pemimpin moral untuk turut mengawasi dan mengkritisi praktik-praktik yang merugikan kepentingan rakyat.
Dengan nada tegas, Prabowo menegaskan: “Kita tidak bisa membangun pendidikan kalau uangnya terus menguap. Guru-guru kita bukan hanya butuh penghargaan, tapi juga keadilan—keadilan yang dimulai dari pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab.”
