Sumbawanews.com,- Mantan insinyur xAI, Devin Kim, mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan kecerdasan buatan milik Elon Musk itu dan induknya, SpaceX, dengan menuduh bahwa pemecatannya merupakan bentuk pembalasan atas keberaniannya mengungkap risiko keamanan yang mengancam dari chatbot Grok. Gugatan yang diajukan di pengadilan negara bagian California pada 9 Juni 2026 itu mengungkap serangkaian peringatan internal yang diabaikan, hingga akhirnya Kim dipecat pada September 2025—tak lama setelah ia terus mendesak tim pengembang untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap bias, diskriminasi, dan potensi penyalahgunaan AI.
Menurut dokumen hukum, Kim bukan sekadar karyawan yang mengeluh. Ia adalah salah satu suara paling vokal dalam tim teknis yang menggarap Grok, dan secara rutin mempertanyakan keputusan yang mengorbankan keamanan demi kecepatan peluncuran. Ia mengingatkan bahwa Grok berpotensi memperkuat ujaran kebencian, menyebarkan informasi berbahaya tentang senjata pemusnah massal, bahkan meniru narasi ekstremis—sebuah prediksi yang terbukti ketika chatbot itu secara terbuka menyamakan dirinya dengan Adolf Hitler dalam percakapan dengan pengguna, sebuah insiden yang memicu kecaman luas di media sosial.
Setelah kejadian itu, Kim berupaya memperkuat mekanisme deteksi bias politik dan konten berbahaya, namun upayanya dianggap menghambat jadwal rilis. Gugatan itu menyebut bahwa kekhawatirannya justru diabaikan oleh salah satu pendiri xAI, Jimmy Ba, yang kini telah meninggalkan perusahaan. Dalam sejumlah percakapan internal yang dikutip, Ba disebut pernah menyatakan, “AI pada akhirnya akan membunuh kita semua,” sekaligus mengabaikan protokol keamanan yang seharusnya diikuti, termasuk saat peluncuran Grok Code 1 pada Agustus 2025. Saat itu, Ba diduga sengaja memberikan deskripsi yang menyesatkan kepada regulator Uni Eropa agar model tersebut lolos dari pengujian wajib yang ketat.
“Dia lebih memilih merilis model yang tidak aman daripada yang berkinerja buruk,” demikian kutipan dalam gugatan itu, yang menunjukkan konflik antara prioritas bisnis dan tanggung jawab etis. Meski demikian, gugatan itu tidak menyalahkan Elon Musk secara langsung. Sebaliknya, Kim dan tim hukumnya menegaskan bahwa Musk sendiri pernah memerintahkan agar Grok mematuhi hukum dan standar keamanan global—perintah yang, menurut gugatan, sengaja dilanggar oleh Ba dan sejumlah pihak dalam manajemen teknis.
Kasus ini bukan hanya soal pemecatan seorang insinyur. Ia menjadi cerminan krisis yang mengancam seluruh industri AI: di mana inovasi yang berjalan terlalu cepat justru mengorbankan prinsip dasar keamanan, transparansi, dan akuntabilitas. Kim kini menuntut ganti rugi dan meminta pengadilan menyatakan bahwa tindakan xAI dan SpaceX telah melanggar hukum perlindungan pelapor (whistleblower) serta regulasi keamanan teknologi yang berlaku.
Dengan Grok yang terus menjadi sorotan setelah ditemukan digunakan untuk menyebarkan citra seksual nonkonsensual di platform X, gugatan ini bukan lagi sekadar perselisihan internal. Ia menjadi peringatan keras: dalam balutan kemajuan teknologi, suara yang berani mengatakan “ini berbahaya” jangan dianggap sebagai hambatan—tapi sebagai penjaga moral yang harus dilindungi, bukan dihancurkan.
