Sumbawanews.com,- Pertemuan antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan perwakilan mahasiswa dari Universitas Trisakti, Esa Unggul, Mercu Buana, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada Jumat, 19 Juni 2026, berakhir dengan sejumlah komitmen nyata. Aksi demonstrasi yang berlangsung sehari sebelumnya di depan Gedung DPR, Jakarta, yang sempat memicu ketegangan, berubah menjadi dialog konstruktif yang menghasilkan empat poin utama, termasuk pembebasan segera terhadap 18 mahasiswa yang ditahan.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, didampingi Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi III Habiburokhman, mengumumkan hasil audiensi di depan massa aksi yang masih berkumpul di luar gedung. Salah satu keputusan paling dinantikan adalah pencabutan status tersangka terhadap 16 mahasiswa Trisakti yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya terkait aksi peringatan 27 tahun Tragedi Trisakti di Balai Kota Jakarta tahun lalu. Mereka sebelumnya dijerat dengan sejumlah pasal KUHP, termasuk penghasutan, pengeroyokan, dan perlawanan terhadap petugas—tuduhan yang kini akan dihentikan dalam waktu satu minggu ke depan.
Selain itu, dua mahasiswa Mercu Buana yang ditangkap sebelum aksi karena membawa bensin juga langsung dibebaskan malam itu. “Mereka ditahan karena alasan pencegahan, tapi setelah klarifikasi, tidak ada indikasi niat kekerasan. Jadi, malam ini mereka pulang,” tegas Saan.
Tuntutan lain yang diangkat mahasiswa—soal ketidakefektifan program Makan Bergizi Gratis (MBG)—mendapat respons langsung dari pemerintah. Melalui sambungan telepon, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang berdialog dengan perwakilan mahasiswa. BGN mengakui adanya potensi penghematan hingga Rp70 triliun dari anggaran yang tidak tepat sasaran. DPR berjanji akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara mahasiswa dan BGN untuk membahas restrukturisasi program tersebut secara transparan.
Soal kelangkaan dan kenaikan harga BBM yang melanda sejumlah wilayah, termasuk Jakarta Barat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadlia juga terlibat dalam dialog darurat. Ia menjamin akan segera meninjau ulang skema distribusi dan harga, terutama terkait kenaikan mendadak yang tidak sejalan dengan tren global yang mulai melandai. “Kami akan selesaikan dalam waktu cepat,” ujar Bahlil dalam percakapan yang disampaikan langsung oleh Saan.
DPR juga berkomitmen memfasilitasi dialog langsung antara mahasiswa dan kabinet eksekutif terkait sejumlah isu strategis: stabilitas ekonomi, penegakan supremasi sipil, evaluasi program guru honorer, hingga reformasi tata kelola kebijakan publik. “Ini bukan sekadar janji politik. Ini adalah tanggung jawab konstitusional,” kata Dasco Ahmad. “Kami akan sampaikan semua aspirasi ini ke presiden dan menteri terkait dalam waktu maksimal seminggu.”
Pertemuan yang berlangsung selama 90 menit itu berakhir dengan sorak-sorai mahasiswa yang menyambut keputusan tersebut sebagai kemenangan dialog atas kekerasan. Di tengah suasana yang semakin hangat, Saan Mustopa menutup dengan pesan: “Kami tidak datang untuk menang, tapi untuk mendengar. Dan hari ini, kami mendengar—dan bertindak.”
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil, DPR menunjukkan bahwa ruang publik bukan hanya tempat unjuk rasa, tapi juga ruang bagi kekuatan demokrasi untuk berbicara—dan didengar.
