Sumbawanews.com,- Anggota DPR meminta pemerintah memastikan hibah motor listrik dari Badan Gizi Nasional (BGN) kepada guru honorer tidak berubah menjadi beban baru, terutama karena kendala teknis dan legalitas yang masih menggantung. Rencana pemberian 1.200 unit motor listrik—yang awalnya dibeli untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—mendapat respons beragam di Komisi X dan Komisi IX DPR, di mana sebagian anggota menyambut baik niat baiknya, tetapi banyak yang mengkritik proses pengadaannya yang tidak transparan.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyatakan, pemberian motor listrik sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga pendidik non-PNS memang patut diapresiasi. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus diikuti dengan jaminan kesiapan infrastruktur. “Pastikan motor itu bisa digunakan. Informasi yang beredar menyebut sebagian komponennya masih dalam proses perakitan. Bagaimana jika guru di daerah terpencil menerima kendaraan yang tak bisa diperbaiki?” ujarnya di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Ia juga mengingatkan agar hibah ini tidak terjerat persoalan hukum. “Kami tidak menolak hibahnya. Tapi pastikan tidak ada kaitannya dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan yang sedang diselidiki,” tegas politikus PKB itu.
Di Komisi IX, Wakil Ketua Yahya Zaini dari Partai Golkar justru mengungkapkan kekecewaan yang lebih dalam. Menurutnya, pengadaan motor listrik untuk pengelola dapur MBG sejak awal tidak logis. “Mereka tidak butuh mobilitas tinggi. Tugas mereka adalah memasak, bukan berkeliling desa. Ini bukan kebutuhan, tapi kebingungan dalam perencanaan anggaran,” katanya.
Yahya menyoroti minimnya informasi yang diterima DPR terkait pengadaan kendaraan tersebut. “Komisi IX tidak pernah menerima laporan resmi, tidak ada dokumen pengadaan, tidak ada evaluasi kelayakan. Padahal ini uang rakyat, Rp150 miliar lebih. Bagaimana kami bisa mengawasi jika tidak diberi data?” ujarnya.
Lebih jauh, ia mempertanyakan kredibilitas pemasok. Perusahaan yang memenangkan tender, menurut Yahya, tidak memiliki jaringan dealer atau layanan purna jual di seluruh Indonesia. “Bayangkan, motor listrik diberikan ke guru di Papua atau NTT, tapi tidak ada bengkel servis, tidak ada suku cadang, tidak ada garansi. Ini bukan hibah, ini beban yang dibungkus dengan simbolisasi.”
Ia bahkan menyiratkan adanya dugaan penggelembungan harga. “Yang paling disesalkan, harganya di-mark up. Bisa jadi ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistemik,” ujarnya.
Respons berbeda datang dari Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Dalam rapat tertutup pada 18 Juni lalu, ia menegaskan bahwa hibah ini bagian dari upaya efisiensi anggaran. “Semua aset yang dibeli tahun 2025 telah disisir ulang. Kami tidak ingin ada barang yang mengendap, tidak bermanfaat, atau jadi sampah anggaran. Ini bentuk tanggung jawab,” ujarnya.
Namun, penjelasan itu belum cukup meyakinkan para anggota DPR. Banyak yang meminta agar hibah dilakukan hanya setelah semua kendala teknis, legal, dan logistik teratasi. “Jangan sampai, karena ingin terlihat baik, pemerintah malah menciptakan masalah baru untuk orang-orang yang sudah berjuang tanpa gaji layak,” kata seorang anggota Komisi X yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, sejumlah organisasi guru telah menyatakan sikap tegas: mereka menolak menerima motor listrik jika asal-usulnya bermasalah. “Kami tidak butuh hadiah dari uang korupsi. Kami butuh keadilan, bukan simbol,” ujar perwakilan Perhimpunan Guru Honorer Indonesia dalam pernyataan tertulis.
Kini, rencana hibah tersebut terhenti dalam proses koordinasi antarlembaga. DPR meminta klarifikasi menyeluruh dari BGN, termasuk dokumen pengadaan, kontrak, dan rencana pemeliharaan. Jika tidak, hibah ini berisiko menjadi contoh buruk: program yang dimaksudkan untuk memberdayakan justru memperdalam ketidakadilan.
Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya menekankan pentingnya efisiensi dan integritas dalam penggunaan anggaran negara, belum memberikan pernyataan resmi. Namun, tekanan politik dari DPR semakin mengeras. Bagi banyak pihak, ini bukan soal motor listrik—tapi soal kepercayaan.
