Sumbawanews.com,- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani, mendukung keterlibatan kantin sekolah dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pelibatan usaha kecil di sekitar sekolah bukan hanya strategi efisiensi, tetapi juga cara memperkuat dampak sosial program tersebut.
Dalam rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Senin (15/6/2026), Lalu menegaskan bahwa MBG seharusnya tetap dilanjutkan karena manfaatnya bagi gizi dan perkembangan kognitif siswa. Namun, tata kelolanya perlu direvisi agar lebih inklusif dan berkelanjutan. “Kantin sekolah silakan dilibatkan. Justru lebih baik jika kita melibatkan masyarakat sekitar—pedagang, ibu rumah tangga, atau UMKM lokal—yang selama ini jadi pihak pertama yang merasakan dampaknya,” ujarnya.
Ia menekankan, prinsip MBG bukan sekadar memberi makan gratis, tapi juga membangun ekonomi lokal. Dengan menggandeng kantin sekolah sebagai mitra distribusi, program ini bisa berjalan lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. “Bayangkan, setiap porsi makan yang diberikan ke siswa juga menjadi pendapatan bagi penjual nasi goreng di depan gerbang sekolah. Itu adalah multiplier effect yang tak terlihat tapi sangat nyata,” tambahnya.
Pernyataan ini merespons sejumlah kritik terhadap efisiensi dan distribusi MBG yang selama ini dianggap terlalu sentralistis. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengaku tengah mengevaluasi pola distribusi dan menyiapkan skema baru yang lebih partisipatif. Lalu menyambut baik langkah tersebut, sekaligus menegaskan bahwa Komisi X telah mengusulkan pendekatan ini sejak awal.
Tidak hanya soal logistik, keterlibatan kantin juga diharapkan bisa mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Dengan sistem berbasis lokal, pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan oleh guru, orang tua, dan komite sekolah. “Kita tidak ingin MBG jadi bahan kontroversi. Kita ingin ia jadi contoh bagaimana kebijakan publik bisa sekaligus membangun kesejahteraan dan keadilan ekonomi,” ujar Lalu.
Langkah ini pun mendapat respons positif dari sejumlah organisasi pendidikan dan gerakan masyarakat sipil yang selama ini mengadvokasi MBG. Koalisi Masyarakat Peduli MBG, yang baru saja menggelar aksi di depan DPR, menyambut baik sinyal dari legislatif. “Ini adalah titik balik. Bukan lagi soal siapa yang mengatur, tapi siapa yang diuntungkan,” kata salah satu perwakilan koalisi.
Sementara itu, pemerintah melalui BGN masih menyiapkan regulasi teknis terkait mekanisme kerja sama dengan kantin sekolah, termasuk standar nutrisi, pengawasan kualitas, dan mekanisme pembayaran. Namun, arah kebijakan jelas: MBG tidak lagi menjadi program top-down, tapi menjadi ruang kolaborasi antara negara, sekolah, dan masyarakat.
Dengan dorongan DPR, program yang sempat tercoreng oleh tuduhan korupsi dan ketidaktransparanan kini berpeluang berubah menjadi model kebijakan sosial yang berbasis kearifan lokal—di mana setiap nasi bungkus yang disantap siswa, juga menjadi harapan bagi keluarga pedagang di sekitar sekolah.
