Sumbawanews.com,- Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera merevisi alokasi anggaran tahun 2027, khususnya di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Ia menilai, pagu anggaran Rp1,5 triliun untuk EBT masih jauh tertinggal dibandingkan sektor migas dan ketenagalistrikan yang masing-masing mendapat Rp11,4 triliun dan Rp10,3 triliun.
Dalam rapat kerja Komisi 12 DPR RI dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Senin (15/6), Eddy menekankan bahwa ketimpangan ini tidak sejalan dengan komitmen nasional untuk mempercepat transisi energi dan dekarbonisasi perekonomian. “Kami menyampaikan harapan agar Kementerian ESDM menambah anggaran di sektor EBT. Ini bukan sekadar soal angka, tapi bukti keseriusan Indonesia dalam membangun masa depan energi yang bersih dan berkelanjutan,” ujar Eddy dalam keterangan resminya, Kamis (18/6).
Ia menegaskan, peningkatan anggaran EBT harus menjadi prioritas strategis, mengingat Indonesia telah menetapkan target net zero emissions pada 2060 dan komitmen global untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. “Jika kita ingin memimpin di Asia Tenggara dalam energi hijau, kebijakan anggaran harus mencerminkan ambisi itu—bukan hanya retorika,” tegasnya.
Meski demikian, Eddy juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah program unggulan Kementerian ESDM tahun 2027, seperti perluasan jaringan gas alam, listrik desa, dan program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL). Menurutnya, upaya tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan keadilan energi, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.
“Penguatan ketahanan energi nasional melalui pengurangan impor LPG dan listrik gratis untuk rumah tangga miskin adalah langkah tepat. Tapi kita tidak bisa hanya berhenti di sana. EBT bukan pilihan, tapi kebutuhan,” imbuhnya.
Rapat yang dihadiri langsung oleh Menteri Bahlil dan jajaran eselon I Kementerian ESDM itu juga membahas total anggaran sebesar Rp27,33 triliun yang telah disetujui DPR. Namun, Eddy menekankan bahwa distribusi anggaran harus lebih seimbang—dengan EBT sebagai pilar utama, bukan sekadar pelengkap.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan energi berkelanjutan, ia menyerukan perlunya sinergi antara kebijakan anggaran, regulasi, dan insentif bagi investor swasta. “Transisi energi tidak bisa hanya dibebankan pada APBN. Tapi tanpa komitmen anggaran yang kuat dari pemerintah, sektor swasta akan ragu untuk berinvestasi jangka panjang.”
Dengan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi EBT terbesar di dunia—mulai dari panas bumi, surya, hingga hidro—Eddy meminta pemerintah tidak lagi memandang EBT sebagai beban fiskal, melainkan investasi strategis untuk ketahanan energi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan lingkungan.
“Kita sedang membangun masa depan. Jangan biarkan anggaran menjadi penghalang, bukan pendorong,” tutupnya.
