Sumbawanews.com,- Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajukan peningkatan anggaran Program Sekolah Rakyat hingga dua kali lipat pada anggaran 2027, menyusul rencana ekspansi besar-besaran terhadap jangkauan dan infrastruktur pendidikan bagi keluarga tidak mampu. Saat ini, 166 sekolah rakyat telah beroperasi, namun masih bertempat di gedung sementara yang memanfaatkan fasilitas Kementerian Sosial atau pemerintah daerah.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Saifullah menyatakan bahwa anggaran tahun ini sebesar Rp4,3 triliun akan dinaikkan menjadi sekitar Rp8,6 triliun untuk mendukung peningkatan kapasitas peserta didik dari 48 ribu menjadi 100 ribu siswa. Peningkatan ini tidak hanya ditujukan untuk menampung lebih banyak murid, tetapi juga untuk membangun 104 gedung permanen yang ditargetkan selesai akhir 2026, dengan 93 di antaranya siap beroperasi sebelum tahun ajaran baru Juli mendatang.
Setiap gedung permanen Sekolah Rakyat membutuhkan investasi antara Rp250 miliar hingga Rp300 miliar, tergantung luas lahan dan kondisi tanah di lokasi masing-masing. Semua pembangunan dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menegaskan komitmen pemerintah pusat terhadap pemerataan pendidikan dasar.
Namun, tantangan terbesar bukan pada infrastruktur, melainkan pada ketersediaan tenaga pendidik. Saifullah mengakui bahwa ketersediaan guru dan tenaga kependidikan di lokasi baru masih belum memadai. Untuk itu, Kementerian Sosial akan meminta bantuan pemerintah daerah menyediakan guru sementara selama tiga bulan pertama operasional sekolah permanen. “Kami butuh dukungan daerah untuk mengisi kekosongan tenaga kependidikan di tahap awal,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari visi pendidikan inklusif Presiden Prabowo Subianto, dirancang khusus untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, terpencil, dan rentan. Dengan peralihan dari sekolah rintisan ke gedung permanen, pemerintah berharap dapat menjamin keberlanjutan, kenyamanan, dan standar pendidikan yang lebih tinggi.
Langkah ini juga sejalan dengan rencana rekrutmen 5.000 guru baru tahun ini, yang akan memperkuat jaringan pendidikan non-formal menjadi sistem pendidikan nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan anggaran yang diperbesar dan infrastruktur yang semakin matang, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi pilar utama dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
