Sumbawanews.com,- Pemprov DKI Jakarta membantah tudingan bahwa sistem kamera pengawas (CCTV) sengaja dimatikan selama aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Jalan Sudirman dan Bundaran HI, Jumat (12/6/2026). Meski sejumlah warga melaporkan tayangan CCTV mengalami gangguan atau tak bisa diakses, pemerintah daerah menegaskan bahwa semua kamera milik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) tetap aktif.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menjelaskan bahwa gangguan akses yang dirasakan publik bukan akibat pemadaman, melainkan akibat lonjakan trafik pengguna yang mencoba mengakses livestream CCTV secara bersamaan. “Yang kita punya sepuluh kamera, itu enggak mati. Kalaupun lambat, karena banyak yang mau mengakses,” ujarnya, Sabtu (13/6).
Chico menambahkan, meski tidak ada kebijakan resmi untuk mematikan kamera, kemungkinan ada pengaturan teknis sementara—seperti rotasi akses—untuk mencegah sistem jatuh akibat beban berlebih. Namun, ia menegaskan: “Yang punya kita, enggak dimatikan kok.”
Pernyataan serupa datang dari Polda Metro Jaya. Kepala Bidang Humas, Kombes Pol. Budi Hermanto, membantah tudingan bahwa aparat melakukan jamming sinyal atau mengganggu komunikasi publik selama aksi. “Jamming tidak ada. Sinyal susah karena kepadatan orang dan aktivitas tinggi di lokasi,” ujarnya.
Budi menambahkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Diskominfotik DKI untuk memastikan penyebab teknis di balik gangguan akses CCTV. Koordinasi ini bertujuan tidak hanya untuk menjawab kekhawatiran publik, tetapi juga memperkuat sistem keamanan kota yang semakin bergantung pada teknologi pengawasan real-time.
Sebelumnya, unggahan di media sosial Threads dari akun @corneliusvito memperlihatkan perbandingan antara CCTV di Bundaran HI yang tak berfungsi dengan kamera di Jalan MT Haryono yang tetap aktif. Unggahan itu memicu spekulasi luas bahwa ada upaya sengaja menyembunyikan aktivitas di lokasi unjuk rasa.
Namun, fakta teknis yang diungkap pemerintah menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada integritas sistem, melainkan pada kapasitas jaringan. Jakarta, dengan lebih dari 27.000 kamera CCTV yang terintegrasi, tengah menghadapi ujian nyata dalam mengelola data massal selama momen kritis—bukan karena kegagalan sistem, tapi karena beban yang melebihi desain awal.
Dengan demikian, respons Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya menunjukkan upaya transparansi di tengah kecurigaan publik. Kunci utamanya bukan hanya memastikan kamera menyala, tapi juga memastikan aksesnya bisa dinikmati—terutama saat masyarakat paling membutuhkan bukti visual untuk memahami kejadian di jalanan.
