Sumbawanews.com,- Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta tambahan anggaran sebesar Rp5,05 triliun untuk tahun 2027, dengan peringatan tegas: jika permintaan ini tidak dipenuhi, operasi pemberantasan narkoba di seluruh Indonesia berisiko mengalami kegagalan total.
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa pagu indikatif yang saat ini dialokasikan—hanya Rp1,44 triliun—sudah jauh di bawah kebutuhan operasional. Angka itu bahkan turun Rp69,55 miliar atau 4,59 persen dibandingkan pagu awal 2026. “Jika tidak ada peningkatan, kami tidak bisa menjalankan penindakan, pencegahan, maupun rehabilitasi secara efektif. BNN bisa lumpuh,” tegasnya.
Tambahan anggaran yang diminta tidak semata untuk membiayai operasi tangkap-menggerebek, tetapi juga menopang sejumlah program strategis yang kini terancam vakum: laboratorium forensik yang kekurangan reagen, satuan intelijen yang kehabisan dana pengawasan, hingga program pencegahan di sekolah dan kampung-kampung rawan narkoba yang sudah tidak lagi mampu berjalan.
Suyudi menegaskan, meski BNN telah berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba senilai ratusan miliar rupiah dalam beberapa bulan terakhir—termasuk 126,82 kilogram sabu dan heroin dari sindikat internasional—upaya itu hanya bisa bertahan jika didukung sumber daya memadai. “Kami tidak meminta uang untuk kepentingan birokrasi, tapi untuk menyelamatkan ratusan ribu nyawa yang terancam oleh narkoba,” ujarnya.
Data BNN menunjukkan, penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat, terutama di kalangan remaja dan pekerja migran. Jenis narkoba baru seperti N20 dan whip pink mulai merambah pasar gelap, sementara modus penyelundupan semakin canggih—dari stiker sedot WC hingga kemasan obat tradisional. Tanpa peningkatan anggaran, BNN tak akan mampu mengikuti perkembangan ancaman ini.
Permintaan ini datang di tengah tekanan fiskal nasional yang ketat, namun BNN menekankan bahwa anggaran narkoba bukan belanja biasa, melainkan investasi keamanan nasional. “Kalau kita biarkan narkoba menggerogoti generasi muda, biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung negara jauh lebih besar daripada Rp5 triliun,” kata Suyudi.
DPR kini tengah meninjau usulan anggaran tersebut dalam proses penyusunan APBN-P 2027. BNN meminta keputusan segera diambil, karena banyak program yang sudah terhenti sejak awal semester ini akibat kekurangan dana. “Kami tidak ingin nanti harus berkata, ‘Kami sudah berusaha, tapi tidak diberi kesempatan’,” ujar Suyudi.
Di tengah maraknya kasus narkoba yang menyentuh lapisan masyarakat terdalam, permintaan BNN bukan sekadar soal angka—tapi soal kelangsungan hidup bangsa.
