Sumbawanews.com,- Badan Gizi Nasional (BGN) akan membatasi jumlah dapur makan bergizi gratis (MBG) maksimal enam unit per kecamatan, sebagai bagian dari moratorium pembangunan dapur baru dan upaya menata ulang program gizi nasional. Kebijakan ini diumumkan oleh Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, yang baru saja ditunjuk Presiden Prabowo Subianto, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Nanik menjelaskan, keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap distribusi dan efektivitas MBG selama ini. Ia menegaskan, sebagian besar dapur MBG justru terkonsentrasi di wilayah aglomerasi perkotaan, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih minim layanan. “Kami akan bereskan dulu ini. Misalnya, di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja,” ujarnya.
Moratorium ini bukan sekadar penghentian sementara pendaftaran dapur baru, tetapi langkah strategis untuk merefocusing sasaran program. BGN akan menghitung ulang kebutuhan riil penerima manfaat di setiap wilayah, dengan prioritas utama pada daerah 3T yang selama ini terabaikan. Jika setelah penataan terbukti masih ada kekurangan, pembukaan dapur baru akan dibuka kembali—tapi hanya berdasarkan kebutuhan nyata, bukan permintaan politis atau administratif.
Anggaran BGN yang tersisa sekitar Rp26,8 triliun pasca-pemangkasan juga menjadi pertimbangan utama. Nanik menekankan, pihaknya tidak hanya berusaha menghemat, tetapi juga mencari alternatif pendanaan agar tidak lagi bergantung penuh pada APBN. Solusi yang disiapkan antara lain melibatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN dan swasta, hibah internasional, serta pemanfaatan fasilitas dapur yang sudah ada—seperti kantin sekolah atau dapur umum di desa-desa terpencil.
“Intinya, kami ingin mengurangi beban APBN yang selama ini menanggung 100 persen biaya operasional,” katanya.
Tidak hanya itu, BGN juga mengubah fokus target program. Target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang pada tahun ini tidak lagi menjadi ukuran utama. Sebagai gantinya, kualitas layanan dan ketepatan sasaran menjadi prioritas. “Kami sudah sampaikan ke Presiden: tahun ini, kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas,” tegas Nanik.
Kebijakan ini merupakan bagian dari konsolidasi besar-besaran pimpinan baru BGN yang menekankan efisiensi, transparansi, dan keadilan distribusi. Dengan membatasi jumlah dapur per kecamatan dan memperkuat pendanaan berbasis kolaborasi, BGN berharap program MBG tidak hanya berjalan lebih efektif, tetapi juga lebih berkelanjutan—terutama bagi mereka yang paling membutuhkan, bukan yang paling mudah dijangkau.
