Sumbawanews.com,- Perundingan tingkat teknis antara Amerika Serikat dan Iran resmi dimulai di kompleks hotel Burgenstock, Swiss, pada Minggu (21/6/2026), setelah sempat tertunda akibat eskalasi kekerasan di Lebanon. Kedua negara bertemu untuk memperdalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani awal pekan ini, yang menjanjikan gencatan senjata permanen di semua front, termasuk di perbatasan Lebanon-Israel, dengan tenggat 60 hari untuk mencapai kesepakatan final.
Delegasi Iran, dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, tiba di Zurich pada Sabtu malam, menyusul penundaan yang terjadi pada Jumat lalu. Penundaan itu dipicu oleh serangan udara Israel yang masih berlanjut di selatan Lebanon, menewaskan lebih dari 100 orang dalam dua hari terakhir, termasuk 83 korban jiwa pada Jumat saja. Teheran menilai serangan itu sebagai pelanggaran serius terhadap komitmen AS dalam MoU, yang mengharuskan semua pihak menghentikan operasi militer.
Sebagai respons, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan penutupan kembali Selat Hormuz, jalur strategis pengiriman minyak global. Pernyataan resmi IRGC memperingatkan kapal-kapal asing agar menjauhi perairan itu, menyatakan keselamatan mereka terancam. Langkah ini dianggap sebagai tekanan geopolitik maksimal untuk memaksa AS dan sekutunya menekan Israel agar benar-benar menghentikan serangan.
Di sisi lain, Wakil Presiden AS JD Vance tiba di Swiss pada Sabtu, dengan misi terbatas hanya satu atau dua hari. Ia menegaskan harapan agar perundingan bisa membuahkan kemajuan nyata, terutama terkait gencatan senjata di Lebanon dan pembatasan program nuklir Iran. Presiden Donald Trump, yang tidak hadir langsung, menyatakan bahwa Selat Hormuz akan tetap bebas dari pungutan Iran selama negosiasi berlangsung—namun mengancam akan mengenakan biaya sendiri jika kesepakatan gagal terwujud.
Militer AS membantah klaim Iran bahwa mereka mengendalikan Selat Hormuz. Juru bicara Komando Pusat AS (CENTCOM), Kapten Tim Hawkins, menegaskan bahwa 55 kapal komersial berhasil melintasi selat itu pada Sabtu, dan jalur pelayaran tetap aman. “Iran tidak mengendalikan Selat Hormuz,” tegas Hawkins.
Namun, analis menilai bahwa tekanan Iran bukan sekadar simbolis. Profesor Abdullah Banndar al-Etaibi dari Qatar University menyatakan, Teheran sengaja menjadikan Selat Hormuz sebagai “alat tawar” untuk memaksa AS menghentikan tekanan terhadap Iran melalui Israel. “Mereka ingin seluruh konflik di Lebanon berhenti—baru kemudian Hormuz dibuka kembali,” ujarnya.
Koresponden Al Jazeera di Burgenstock, James Bays, menggambarkan suasana perundingan sebagai “situasi yang bergerak mundur” dibandingkan saat MoU ditandatangani. “Iran percaya bahwa dengan memperdalam krisis, mereka bisa mengembalikan posisi tawar mereka,” katanya.
Sementara itu, Pakistan dan Qatar berperan sebagai mediator aktif. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Panglima Angkatan Darat Marsekal Lapangan Asim Munir hadir di lokasi, sementara Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani intensif menggelar pertemuan latar belakang. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar juga melakukan diplomasi paralel di Mesir, dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi bertemu langsung dengan pejabat Iran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa Teheran akan bersikap tegas dalam menuntut pemenuhan komitmen AS. “Kami tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu,” katanya dalam pernyataan yang disiarkan IRIB. “Kesepakatan di atas kertas tidak cukup. Kami butuh tindakan nyata.”
Dengan latar belakang serangan yang belum reda, ancaman penutupan jalur maritim krusial, dan tekanan diplomatik yang semakin kompleks, perundingan di Swiss bukan sekadar diskusi teknis—melainkan ujian nyata apakah diplomasi bisa mengalahkan kekerasan, atau justru menjadi sandera dari kebijakan yang saling memperuncing.
