Sumbawanews.com,- Puluhan karyawan Amazon, termasuk insinyur perangkat lunak dan teknisi senior, tampil di sidang dewan kota Seattle untuk mendukung moratorium satu tahun terhadap pembangunan pusat data baru. Mereka memperingatkan bahwa ledakan infrastruktur kecerdasan buatan yang tak terkendali mengancam sumber daya kota—mulai dari listrik, air, hingga kesejahteraan warga.
Pada 9 Juni, Dewan Kota Seattle akan memutuskan apakah akan memberlakukan jeda sementara terhadap proyek pusat data berskala besar. Lima rencana proyek yang diajukan oleh empat perusahaan—identitasnya belum diungkap—akan menyerap hingga 369 megawatt listrik, hampir sepertiga konsumsi harian rata-rata kota, dan sepuluh kali lebih besar dari total daya yang digunakan 30 pusat data yang sudah ada. Angka ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan warga, terutama setelah harga listrik melonjak dan keluhan tentang kebisingan dari pusat data mulai merebak dari jarak bermil-mil.
Liesl Wigand, seorang insinyur perangkat lunak senior di Amazon dan anggota kelompok Amazon Employees for Climate Justice, menyatakan dalam sidang: “Kami melihat dampak nyata dari budaya ‘segala cara diperbolehkan’ dalam membangun AI. Kami tidak bisa membiarkan Big Tech membakar Seattle demi memenangkan perlombaan kecerdasan buatan.” Ia menekankan bahwa teknologi seharusnya tidak hanya menguntungkan korporasi, tetapi juga harus memperkuat komunitas—dengan standar ketat seperti penggunaan energi terbarukan tambahan, sistem pendingin tertutup yang hemat air, dan komite keamanan AI yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah kota.
Patrick Schloesser, rekan kerja Wigand, menyerukan transparansi total: perusahaan tidak boleh menyembunyikan identitas mereka di balik perjanjian kerahasiaan atau perusahaan cangkang. Ia juga mengusulkan penerapan pajak terhadap perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja, serta kewajiban menyediakan kapasitas penyimpanan dan transmisi energi tambahan bagi jaringan listrik lokal.
Darius Irani, insinyur lain dari Amazon, menambahkan bahwa data penggunaan air dan listrik harus dipublikasikan secara terbuka. “Kita tidak bisa mengandalkan swasta untuk mengatur dirinya sendiri. Seattle harus menetapkan syaratnya—agar pembangunan pusat data benar-benar membawa kita ke masa depan yang kita inginkan, bukan yang dipaksakan oleh kepentingan korporat.”
Kekhawatiran tidak hanya datang dari karyawan teknologi. Warga biasa mengungkapkan dampak nyata: tagihan listrik yang membengkak, hilangnya rumah tinggal karena lahan dialihfungsikan, dan meningkatnya jumlah tunawisma sejak 2024. Seorang mantan karyawan Amazon yang meminta anonimitas mengatakan, “Perusahaan berlari kencang tanpa mendengar suara siapa pun. Ini kesempatan emas untuk berhenti sejenak dan bertanya: jika teknologi ini akan menjadi bagian dari hidup kita, bagaimana kita membuatnya menguntungkan rakyat, bukan hanya miliarder tech?”
Meski ada kekhawatiran bahwa proyek yang sudah mengajukan dokumen sebelum moratorium diberlakukan bisa tetap berjalan, para pendukung menunjukkan bahwa protes serupa telah berhasil membatalkan atau mengecilkan proyek pusat data di New York, Utah, dan tempat lain. Bahkan, legislatif New York baru saja menyetujui moratorium serupa yang kini menunggu tanda tangan gubernur.
Schloesser menekankan: “Amazon menghabiskan $200 miliar tahun ini untuk infrastruktur AI, sementara mereka mem-PHK 30.000 karyawan dalam delapan bulan terakhir. Kebutuhan mendesak mereka justru memberi kita kekuatan tawar.”
Dengan suara yang terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat—dari insinyur hingga warga biasa—Seattle berada di persimpangan: apakah kota ini akan menjadi pusat inovasi yang mengorbankan keberlanjutan, atau menjadi pelopor dalam menuntut teknologi yang bertanggung jawab? Jawabannya akan ditentukan dalam suara dewan kota pada 9 Juni.
