Sumbawanews.com,- Menteri Kesehatan Budi Gunawan menyatakan bahwa penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu analisis penyakit di wilayah terpencil yang kekurangan tenaga kesehatan bukanlah ide baru, melainkan sudah dalam tahap uji coba di sejumlah daerah. Pernyataan ini merespons usulan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, yang meminta pemanfaatan teknologi untuk mengisi jurang pelayanan kesehatan akibat minimnya dokter di daerah.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX pada Kamis, 25 Juni 2026, Nihayatul menyampaikan keprihatinannya atas kondisi nyata di lapangan: banyak daerah yang bahkan tidak memiliki satu dokter pun. Ia menekankan bahwa solusi jangka panjang—seperti membiayai pendidikan dokter putra daerah—meski penting, tidak bisa menunggu waktu bertahun-tahun sementara masyarakat terus kehilangan akses dasar terhadap kesehatan.
“Bisa nggak ya, dengan teknologi, kita ganti kehadiran fisik dokter? Walaupun tidak maksimal, tapi untuk penyakit tertentu, ini bisa jadi jembatan,” ujar Nihayatul.
Menanggapi hal itu, Budi Gunawan mengakui bahwa tantangan distribusi tenaga kesehatan memang masih menjadi akar masalah sistem kesehatan nasional. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengembangkan sistem berbasis AI yang saat ini diujicobakan di 12 kabupaten/kota terpencil, termasuk di Papua, NTT, dan Sulawesi Tenggara. Sistem ini dirancang untuk membantu tenaga kesehatan non-dokter—seperti bidan dan perawat—dalam mengidentifikasi gejala penyakit umum seperti demam berdarah, TBC, hipertensi, dan diabetes melalui aplikasi berbasis algoritma.
“Kita tidak mengganti dokter, tapi memberdayakan tenaga kesehatan yang ada. AI di sini berfungsi sebagai *decision support system*, bukan pengganti klinis,” tegas Budi.
Ia mencontohkan, di salah satu puskesmas di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, seorang bidan bisa memasukkan gejala pasien ke dalam aplikasi, lalu sistem memberi rekomendasi kemungkinan diagnosis dan tindakan awal—termasuk apakah pasien perlu dirujuk ke rumah sakit atau bisa diobati di tingkat puskesmas. Hasil uji coba menunjukkan peningkatan akurasi diagnosis hingga 78% dibanding metode manual.
Budi juga menekankan bahwa teknologi ini tidak mengabaikan prinsip etika medis. Semua rekomendasi AI tetap harus diverifikasi oleh tenaga kesehatan, dan tidak ada sistem yang bisa menggantikan keputusan klinis akhir. “Kita sedang membangun *augmented intelligence*, bukan *artificial replacement*,” ujarnya.
Sementara itu, DPR menilai inisiatif ini sebagai langkah pragmatis yang perlu diperluas. Nihayatul menyambut baik respons Menkes dan meminta agar anggaran untuk pengembangan dan pelatihan penggunaan AI di daerah terpencil ditingkatkan dalam RAPBN 2027.
Dengan populasi yang tersebar di ribuan pulau dan keterbatasan infrastruktur, pemanfaatan AI bukan lagi pilihan mewah—tapi kebutuhan mendesak. Dan di tengah krisis tenaga kesehatan, teknologi kini menjadi tulang punggung baru dalam upaya menjamin hak setiap warga atas kesehatan dasar.
