Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menggantikan Luhut Binsar Panjaitan. Penunjukan ini resmi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 12 Mei 2026, sekaligus menyelaraskan struktur komite dengan kabinet baru bernama Kabinet Merah Putih.
Dalam keterangan tertulis, Sekretaris II Badan Riset dan Inovasi Strategis DPP Partai Demokrat Yan Harahap menyatakan, penugasan ini bukan sekadar perubahan jabatan, melainkan amanah strategis yang membutuhkan komitmen tinggi. “Ini adalah kepercayaan presiden yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Yan, menekankan bahwa AHY dipilih bukan karena latar belakang politiknya semata, tetapi karena kapasitasnya dalam mengkoordinasikan proyek kompleks.
Proyek Kereta Cepat Whoosh sejak awal diwarnai tantangan berlapis: pembengkakan anggaran, ketergantungan pada pembiayaan asing, hambatan teknis operasional, dan ketidakpastian keberlanjutan finansial. Kini, tugas utama AHY adalah memimpin sinergi lintas kementerian dan BUMN guna menyelesaikan semua kendala tersebut—mulai dari restrukturisasi utang, penyusunan skema pembiayaan baru, hingga memastikan operasional proyek berjalan sesuai jadwal dan standar keselamatan.
Tidak hanya itu, AHY juga diberi mandat untuk mengawal visi presiden dalam memperluas jaringan kereta cepat hingga Surabaya. Rencana perpanjangan jalur ini bukan sekadar ekspansi infrastruktur, tapi bagian dari strategi nasional membangun konektivitas ekonomi antarwilayah yang lebih merata dan berkelanjutan.
Sebagai Menko Infrastruktur, AHY kini memimpin komite yang terdiri dari sejumlah menteri kunci: Airlangga Hartarto sebagai wakil ketua, ditambah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, serta kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Badan Pengelola Investasi BUMN.
Perpres ini secara eksplisit menyesuaikan komposisi komite dengan struktur kabinet baru, menandai bahwa proyek ini telah berubah dari agenda pemerintahan sebelumnya menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo. Dengan posisi strategisnya di jantung koordinasi infrastruktur nasional, AHY diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah mengelola proyek strategis dengan transparan dan efisien.
Penunjukan ini menjadi ujian pertama AHY dalam perannya sebagai menteri koordinator—sekaligus momen menentukan bagi masa depan transportasi massal modern di Indonesia.
