Sumbawa Barat, sumbawanews.com – Rencana aksi Akbar yang akan digelar oleh Presidium Perjuangan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) resmi ditunda. Penundaan tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan strategis agar pelaksanaan aksi dapat berjalan lebih maksimal dan mendapat dukungan luas dari masyarakat Pulau Sumbawa.
Ketua Presidium PPS, Muhammad Sahril Amin, sat di komfirmasi oleh jurnalis sumbawanews.com pada minggu17/05/2026 menyampaikan bahwa aksi akbar tersebut dijadwalkan ulang dan akan dilaksanakan pada bulan depan dengan titik fokus utama di kawasan Pelabuhan Poto Tano.
Menurut Sahril, aksi ini merupakan bentuk keseriusan masyarakat Pulau Sumbawa dalam memperjuangkan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa yang telah lama menjadi aspirasi bersama.
“Kami menunda aksi ini karena ada banyak pertimbangan yang harus kami matangkan. Insya Allah aksi akbar akan kami laksanakan pada tanggal 2 bulan depan dan akan dipusatkan di Pelabuhan Poto Tano,” ujar Sahril.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut direncanakan berlangsung selama satu bulan penuh. Selama aksi berlangsung, massa disebut akan melakukan penutupan total jalur penyeberangan Poto Tano sebagai bentuk tekanan agar pemerintah pusat segera merespons tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
“Jika tidak ada kepastian dari pemerintah pusat, kami siap menggelar aksi selama sebulan penuh pada tanggal 2 Juni hingga 2 juli 2026 dan akan menutup total akses penyeberangan Poto Tano,” tegasnya.
Sahril juga mengajak seluruh elemen masyarakat Pulau Sumbawa untuk memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan tersebut. Ia meminta masyarakat untuk bersabar dan memahami bahwa langkah ini diambil demi masa depan Pulau Sumbawa yang lebih maju dan mandiri.
“Kami berharap seluruh masyarakat Pulau Sumbawa mendukung perjuangan ini dan bersabar atas segala dampak yang mungkin timbul. Ini adalah perjuangan bersama demi terwujudnya Provinsi Pulau Sumbawa,” pungkasnya.
Perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa telah berlangsung selama bertahun-tahun. Masyarakat berharap pemerintah pusat segera memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Pulau Sumbawa.
