Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Pansus II DPRD Sumbawa menggelar konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pasar Perbelanjaan dan Toko Swalayan, di DPRD Sumbawa Senin (18/05). Mulai dari aspek perizinan hingga ketersediaan produk UMKM lokal di dalam toko.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Rolex replica Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa, Witri Ulandari menekankan penguatan pasal yang mengatur tentang Persyaratan terbitnya rekomendasi. Sebab permasalahan selama ini di kabupaten sumbawa terletak pada hasil rekomendasi.
Baca Juga: Pemda Sarankan Perubahan Penyusunan Batang Tubuh Ranperda Pengolahan Pasar Rakyat, Pasar Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Menurutnya, Persyaratan rekomendasi harus memiliki persyaratan hasil survey. “Sebelum rekemodasi terbit harus ada survey lapangan Rolex replica watches yang ditandangatangan tetangga dan mengetahui kepala desa dan camat,” jelasnya.
Salain itu, dari sisi pengusaha, harus memiliki berita acara acara hasil sosialisasi mengetahui kepala desa dan camat, serta melampirkan fotocopi KTP masyarakat setempat. “Jangan sampai yang kemarin terulang Kembali. keberatannya karena bukan orang sekitar, selama ini itu saja masalahnya. Itu kemberatan, ini keberatan. Maka Ketika ada berita ada acara maka tidak ada lagi celah masuknya,” tegas dia.
Di tempat yang sama, Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bapperida Sumbawa, Andi Kusmayadi menekankan agar perda tersebut nantinya ikut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap replica watches keberlangsungan usaha UMKM lokal. Salah satunya dengan mewajibkan toko berjejaring nasional untuk menyediakan ruang bagi produk UMKM dengan kapasitas tertentu.
Sebab menurutnya, selama ini keterlibatan UMKM didalam toko berjejaring nasional masih bias dalam praktik lapangan. “Ada angka persentase yang harus muncul, dan kita harus menunjukkan keberpihakan kepada UMKM. Sehingga dari Perda bisa diatur,” ucapnya.
Selain itu, Kepala Bagian Hukum Setda Sumbawa, Lukman Bayuwarsyah memandang Raperda tersebut sangat urgen dengan kondisi saat ini. Dan usulan rancanangannya sangat diapresiasi oleh pemerintah daerah.
“Ranperda ini sangat urgent, dan sangat diapresiasi sekali oleh pemerintah daerah. Karena memang kondisi riil saat ini sering terjadi permasalahan dengan toko berjejaring nasional,” ucapnya. (Using)
