Sumbawanews.com,- Karier Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution berakhir drastis setelah dipecat tidak dengan hormat oleh Polri atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada 10 November 2026 memutuskan pemberhentian tersebut setelah terbukti ia menggunakan akses teknologi resmi untuk menyadap komunikasi Presiden sejak 2025. Ahrie, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri, diduga melanggar kode etik saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasi Nasional di Bareskrim.
Sebelumnya, Ahrie dikenal sebagai salah satu perwira paling menonjol di angkatan Akpol 2002, dengan karier cemerlang di bidang reserse. Ia pernah menjabat sebagai penyidik di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, terlibat dalam pengungkapan sindikat narkoba berskala besar, termasuk penyitaan 1,6 ton narkotika di Bintan, serta menjadi bagian dari tim yang menjemput buronan Djoko Tjandra di Malaysia. Karier politiknya melejit setelah ditunjuk sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, lalu menjadi salah satu dari empat ajudan Presiden Prabowo Subianto sejak 2024. Ia naik pangkat menjadi Irjen pada 2025 dan diangkat sebagai Kadivkum Polri pada 2 Oktober 2026—jabatan yang hanya diembannya selama sebulan sebelum kasus ini terungkap.
Majelis KKEP menyatakan perbuatan Ahrie tercela dan melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik, termasuk pelanggaran terhadap kewajiban etika kelembagaan dan kepribadian. Atas putusan itu, Ahrie mengajukan banding, yang akan diproses melalui mekanisme tingkat banding yang berlaku di Komisi Kode Etik Polri.
