Sumbawanews.com,- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra optimistis Indonesia dapat menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Pemerintah tengah memperkuat sistem fundamental seperti antikorupsi, transparansi administrasi, dan hukum yang adil melalui konsultasi intensif dengan OECD. Sebanyak 80 area transformasi wajib dibenahi, termasuk integrasi data hukum yang telah mencatat 50,8 juta transaksi antar 35 kementerian dan lembaga sejak 2023 hingga Oktober 2026. Jika berhasil, Indonesia akan menjadi negara ketiga di Asia yang bergabung dalam kelompok negara maju OECD, menyusul Jepang dan Korea Selatan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tiga prioritas regulasi akan diselesaikan pada 2027 untuk mendukung aksesi: pengaturan penyuapan terhadap pejabat asing, revisi Undang-Undang Statistik, dan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha. Pemerintah juga menargetkan keanggotaan penuh OECD pada 2028, dengan kemajuan 80 persen dalam peninjauan 20 dari 24 sektor yang diuji.
