Sumbawanews.com,- Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengeluarkan serangkaian surat imbauan kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik untuk memperketat keamanan siber, menyusul potensi ancaman serangan digital yang belum terverifikasi. Imbauan ini diterbitkan pada 9 November 2026 sebagai tindak lanjut dari Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tertanggal 8 November 2026. Tujuannya adalah memastikan kelangsungan layanan digital pemerintah dengan memperkuat pemantauan jaringan, melakukan pemeriksaan kerentanan berkala, serta menyiapkan koordinasi penanganan insiden siber. Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, menegaskan bahwa meski ancaman belum terkonfirmasi, risikonya tidak boleh diabaikan.
Surat imbauan tersebut ditujukan khusus kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat pengelola nama domain instansi, serta seluruh PSE publik. Informasi awal tentang dugaan serangan beredar di media sosial, dikaitkan dengan penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Kemkomdigi menekankan bahwa prioritas utama adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan publik secara digital.
