Sumbawanews.com,- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak pernah meminta platform digital, termasuk Meta AI, untuk membatasi penyebaran informasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan ini muncul setelah chatbot Meta AI mengklaim pemerintah meminta pembatasan konten tersebut, yang langsung diklarifikasi oleh Komdigi sebagai tidak benar.
Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi, Marroli Jeni Indarto, menjelaskan bahwa informasi karhutla yang diunggah masyarakat justru dianggap penting sebagai masukan untuk mendukung penanganan di lapangan. Ia menekankan bahwa pihaknya mendorong transparansi algoritma dan moderasi konten dari platform digital, bukan pengendalian informasi. Masyarakat berhak mengetahui alasan konten dibatasi, dinaikkan, atau dihapus oleh sistem rekomendasi.
Komdigi juga meminta platform teknologi menyediakan kanal banding yang mudah diakses bagi pengguna yang merasa kontennya dibatasi secara tidak adil. Marroli menambahkan, jawaban dari AI tidak boleh dianggap sebagai pernyataan resmi perusahaan atau pemerintah tanpa verifikasi. Keterbukaan proses moderasi, bukan penyensoran, menjadi kunci kepercayaan publik terhadap ruang digital.
Pemerintah menilai bahwa kejelasan mekanisme penanganan konten—bukan pembatasan—adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan akurat.
