Sumbawanews.com,- Azerbaijan di bawah kepemimpinan Presiden Ilham Aliyev melarang penggunaan hijab di sekolah-sekolah, kebijakan yang memicu kontroversi domestik dan internasional. Larangan ini diterapkan dalam kerangka sekularisme negara yang diwarisi dari era Uni Soviet, meskipun Azerbaijan merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Pemerintah mempertahankan kebijakan ini sebagai upaya memisahkan agama dari institusi pendidikan, namun kelompok hak asasi manusia dan masyarakat sipil menilai langkah itu sebagai pembatasan kebebasan beragama.
Aliyev, yang memerintah sejak 2003 dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilu yang dikritik sebagai tidak adil, menghadapi tekanan karena konsentrasi kekuasaan di tangan keluarganya dan pembatasan terhadap oposisi politik. Laporan Human Rights Watch tahun 2026 mencatat penahanan enam perempuan yang mengikuti kegiatan keagamaan dan menyuarakan dukungan terhadap Palestina, dengan dugaan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan. Kasus ini memperluas kekhawatiran bahwa pembatasan terhadap ekspresi keagamaan di Azerbaijan tidak hanya menyentuh simbol seperti hijab, tetapi juga aktivitas keagamaan yang terkait dengan isu politik.
Kebijakan larangan hijab di sekolah telah memicu protes di dalam negeri dan mendapat respons dari negara-negara tetangga, termasuk Turki, sementara sejumlah organisasi Islam di Indonesia, seperti MUI dan PBNU, menyuarakan keprihatinan. Pemerintah Azerbaijan tetap bersikeras bahwa kebijakan ini tidak bertujuan menindas keyakinan pribadi, melainkan menjaga netralitas institusi pendidikan. Namun, kritik terus mengalir, dengan sebagian pengamat membandingkan pendekatan Aliyev dengan kebijakan yang diterapkan di Israel di bawah Benjamin Netanyahu, yang juga dikenal karena pembatasan terhadap simbol keagamaan dalam ruang publik.
