Sumbawanews.com,- Lebih dari 400 pelajar ditahan di Prancis setelah aksi protes meluas di berbagai wilayah, dengan ratusan sekolah menengah atas diblokade sebagai bentuk protes terhadap minimnya pendanaan pendidikan dan fasilitas yang buruk. Demonstrasi yang dimulai sejak akhir September melibatkan ribuan siswa, guru, dan petugas keamanan, dengan sejumlah insiden kekerasan yang menyebabkan ratusan orang terluka. Para pelajar mengeluhkan kekurangan guru, gedung sekolah yang panas, jam sekolah hingga pukul 18.00, serta sistem pendaftaran perguruan tinggi Parcoursup yang dianggap tidak transparan. Meski pemerintah menghabiskan anggaran per siswa di atas rata-rata Uni Eropa, ketidakpuasan meluas karena ketidaksesuaian antara harapan dan realitas di lapangan.
Aksi ini bukan sekadar respons terhadap masalah teknis pendidikan, melainkan bagian dari tradisi politik Prancis yang mengandalkan jalanan sebagai sarana tekanan terhadap kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa demonstrasi pelajar sebelumnya—seperti pada 1990, 1998, hingga 2006—berhasil memaksa pemerintah menarik kebijakan atau mengalokasikan miliaran euro untuk perbaikan sekolah. Kali ini, protes semakin intens karena pemerintah berada dalam posisi lemah: Presiden Emmanuel Macron tak bisa mencalonkan diri lagi, Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengaku sebagai “perdana menteri terlemah” dalam ingatan sejarah, dan parlemen mengalami kebuntuan. Ruang gerak pemerintah terbatas oleh defisit 5,4 persen dari PDB dan utang publik tertinggi sejak 1940-an.
Dukungan publik terhadap pelajar tetap kuat: 72 persen warga Prancis menilai tuntutan mereka sah, dan 55 persen mendukung aksi protes. Gabungan antara serikat guru, politikus sayap kiri, dan solidaritas masyarakat membuat posisi demonstran semakin strategis. Aksi baru dijadwalkan berlangsung pada Kamis sore, sementara pemerintah terus berada di persimpangan antara menegakkan hukum dan menghindari eskalasi lebih dalam.
