Sumbawanews.com,- Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada Jumat, 14 Agustus 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Puan menegaskan bahwa setiap proses penyusunan undang-undang harus berpihak pada kepentingan rakyat, menyerap aspirasi secara bermakna, dan mengutamakan kemanfaatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sidang ini menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR periode 2024–2029, di mana harapan masyarakat terhadap hasil kebijakan semakin besar. Prabowo turut hadir untuk menyampaikan pengantar RUU APBN 2027 beserta dokumen pendukungnya sebagai dasar pembahasan bersama DPR.
Sejak awal masa sidang 2024 hingga kini, DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan 28 RUU menjadi undang-undang, dengan rincian distribusi antar komisi dan badan legislatif. Saat ini, 14 RUU sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, sementara 43 RUU lainnya masih dalam proses penyusunan, termasuk RUU Perampasan Aset yang tengah menjaring masukan publik untuk memperkuat legitimasi dan substansinya. Puan menekankan bahwa kualitas undang-undang tidak diukur dari jumlahnya, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan rakyat, meski di tengah dinamika politik antarfraksi dan antara DPR dengan pemerintah.
Dalam fungsi pengawasan, DPR terus memantau isu-isu strategis seperti penyelesaian kasus hukum, relaksasi belanja pegawai daerah, perluasan lapangan kerja, perlindungan pekerja migran dan transportasi online, antisipasi kebakaran hutan, serta dampak kemarau panjang terhadap pertanian dan ketersediaan air. Evaluasi tata kelola anggaran, pendidikan nasional, dan iklim investasi juga menjadi fokus untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, menangani PHK, dan memperbaiki akses pelayanan BPJS Kesehatan. Di bidang diplomasi parlemen, DPR RI sukses menjadi tuan rumah Sidang ke-17 AIPA Caucus pada 22 Juli 2026, sekaligus mendorong kerja sama parlemen internasional demi tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih adil.
Puan secara resmi mengumumkan masa sidang berlangsung dari 14 Agustus hingga 9 November 2026, dan menyerukan seluruh anggota DPR untuk bersama-sama memperjuangkan kebijakan yang melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan rakyat.
