Sumbawanews.com,- Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menggalakkan pendekatan terpadu untuk memulihkan sektor pertanian di Aceh dengan mengintegrasikan pemulihan daerah aliran sungai (DAS), jaringan irigasi, dan lahan sawah yang rusak akibat bencana. Pendekatan ini diambil karena pemulihan satu sektor tanpa menyelesaikan keterkaitannya dengan yang lain—seperti sawah yang direhabilitasi tapi tidak dialiri air—tidak akan mengembalikan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Banda Aceh pada 7 Agustus 2026 menjadi wadah koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, TNI, dan perguruan tinggi untuk menyelaraskan data, program, dan tantangan di lapangan.
Di Aceh Utara, 4.679 hektare sawah mengalami kerusakan berat dengan lumpur setebal 1,5 hingga 2 meter, sementara di Jambo Aye bendung dan saluran irigasi rusak parah. Di Sawang, normalisasi sungai dan jaringan irigasi masih berjalan, dan sebagian petani bahkan menutup saluran secara swadaya dengan karung goni demi mengalirkan air. Di Pidie Jaya, 1.507 hektare lahan pertanian terdampak, dengan 312 hektare rusak ringan sudah ditangani, tetapi kerusakan berat belum tersentuh, dan hampir seluruh jaringan irigasi rusak parah. Pemerintah daerah pun mempertimbangkan pencetakan sawah baru jika lahan tak lagi layak dipulihkan.
Kementerian Pertanian mencatat, hingga 5 Agustus 2026, 39.409 hektare atau 75 persen dari target 52.394 hektare telah menyelesaikan dokumen Rancangan Teknis/Survei, Investigasi, dan Desain (DRT/SID), sementara 16.780 hektare atau 32 persen sudah memasuki tahap konstruksi. Empat daerah—Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, dan Kota Langsa—telah menyelesaikan 100 persen kontrak, namun realisasi fisiknya baru mencapai 18 persen. Bantuan benih padi senilai Rp9,67 miliar telah disalurkan untuk 26.177 hektare, dengan penanaman sudah berlangsung di 10.416 hektare. Di sektor perkebunan, Rp328,08 miliar dialokasikan untuk memulihkan 15.718 hektare kopi, kakao, karet, dan kelapa di delapan kabupaten.
Progres pemulihan tidak seragam. Di Bireuen, 677 hektare sawah rusak sedang telah pulih dan 1.943 hektare optimalisasi lahan selesai; kini pemerintah daerah mengusulkan tahap kedua seluas 1.019 hektare. Aceh Barat mencatat 75 persen progres optimalisasi lahan melibatkan 96 kelompok tani, dengan rehabilitasi 14 titik irigasi tersier selesai 100 persen. Namun, di Aceh Timur, meski 1.770 hektare sawah tahap pertama sudah direhabilitasi TNI, air belum mengalir optimal di Pante Bidari dan Simpang Ulim karena saluran sekunder bermasalah, dan di Ulee Gajah sedimen tebal menghambat irigasi. Di Kota Langsa, optimalisasi lahan baru 16,32 persen karena petani enggan melepaskan lahannya selama musim tanam, sementara Sungai Krueng Langsa yang menjadi kewenangan provinsi belum dinormalisasi.
Gayo Lues menyelesaikan 98 persen rehabilitasi sawah rusak ringan, dan 450 hektare rusak sedang siap ditangani, tetapi 1.208 hektare rusak berat tertunda menunggu petunjuk pelaksanaan. Di Aceh Besar, 2.000 hektare sawah terdampak kekeringan, dengan 1.087 hektare atau 47,20 persen dari target 2.303 hektare sudah dioptimalkan, didukung pompa pinjaman BWS dan usulan sumur bor tambahan. Di Aceh Tamiang, sedimentasi tinggi di Sungai Tamiang membuat saluran primer dan sekunder rusak, sehingga pemerintah daerah mendorong pembangunan sumber air langsung dari sungai serta pompa dan sumur bor.
Kaposko Wilayah Satgas PRR Safrizal Zakaria Ali menekankan perlunya penyesuaian kewenangan: pemerintah daerah yang ingin membangun irigasi di wilayah kewenangan pusat harus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk hindari hambatan prosedural. Untuk irigasi di luar kewenangan pusat, daerah bisa mengusulkan lewat Instruksi Presiden, sementara daerah tadah hujan dapat mengajukan sumur bor—setiap satu sumur diproyeksikan mampu mengairi 20 hektare. Perguruan tinggi dilibatkan untuk kajian ilmiah karakteristik lumpur dan sedimen, guna menentukan apakah lahan rusak berat masih layak ditanami padi atau perlu beralih ke palawija atau perkebunan.
Kasatgas PRR Tito Karnavian menegaskan peran Satgas sebagai fasilitator, pengarah, dan pengawas agar semua upaya pemulihan berjalan terkoordinasi. “Saya akan terus mendorong percepatan rehab-rekon supaya betul-betul terlihat di mata masyarakat,” ujarnya.
