Sumbawanews.com,- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa data Dukcapil akan menjadi kunci utama dalam sistem pemerintahan digital Indonesia. Data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Dukcapil dianggap sebagai satu-satunya basis data yang mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia—sekitar 290 juta jiwa atau 99 persen populasi—dan diperbarui secara real time setiap detik. Dengan informasi yang mencakup identitas dasar, biometrik wajah, sidik jari, dan iris mata, Dukcapil menjadi fondasi tak tergantikan untuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia. Tito menekankan bahwa tanpa keakuratan dan kesinambungan data ini, transformasi layanan publik digital tidak akan berjalan optimal.
Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (3/8/2026), Tito menjelaskan bahwa integrasi data Dukcapil akan menghubungkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN, BPS, Polri, dan Kementerian Kesehatan. Tujuannya jelas: memangkas birokrasi dan menghilangkan keharusan warga datang ke berbagai kantor pemerintah untuk mengurus layanan. Melalui satu portal terpadu, masyarakat nantinya dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga administrasi kependudukan secara daring.
Tito menambahkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran multi-tahun senilai Rp 3,5 triliun untuk memperkuat infrastruktur teknologi Dukcapil. Dana itu akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data, memperluas bandwidth, memperketat keamanan siber, serta membangun pusat pencadangan data agar sistem tetap berjalan meski terjadi gangguan. “Kalau sudah bermain di digitalisasi, jangan main-main. Sekali sistem down, dampaknya bisa luas,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa keandalan infrastruktur digital adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan tepat sasaran.
