Sumbawanews.com,- Pemerintah menegaskan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos pendidikan, paling lambat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2028. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pembahasan APBN 2027 sudah memasuki tahap akhir, sehingga mengubah alokasi MBG lebih awal akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian. Ia menekankan bahwa pemerintah akan mengikuti batas waktu transisi dua tahun yang ditetapkan MK, karena dianggap sudah mempertimbangkan kesiapan administratif dan teknis.
Putusan MK tersebut dikeluarkan pada 30 Juli 2026, menyusul gugatan yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara dan empat warga negara terhadap Pasal 22 ayat 3 UU APBN 2026 yang memasukkan MBG ke dalam anggaran pendidikan. Hakim Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa program MBG tidak termasuk dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan, sehingga pembiayaannya harus dipisahkan untuk menjaga amanat konstitusi tentang alokasi minimal 20 persen APBN untuk pendidikan. MK menegaskan bahwa pemisahan ini bukan berarti menghapus program, melainkan memberikan dasar hukum yang kuat agar MBG tetap bisa dijalankan sebagai program prioritas pemerintah di luar sektor pendidikan.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyambut positif putusan itu, tetapi menyayangkan bahwa koreksi tidak diberlakukan mulai APBN 2027. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan masa transisi dua tahun dinilai terlalu panjang dan tidak sejalan dengan substansi putusan yang menegaskan MBG bukan bagian inti pendidikan. Sementara itu, Menteri Keuangan mengakui bahwa program MBG merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, namun ia menegaskan belum membahas pemisahan anggaran ini secara khusus dengan presiden.
