Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Anggota DPRD Sumbawa, Sukiman K., menilai pemerintahan Jarot-Ansori belum padu dalam mengelola system berokrasi. Sebab masih muncul dinamika dan riak, sebagai salah satu indikator.
“Masih ada didalam birokrasi jarot-ansori belum terintegrasi,” ucapnya, dalam interupsi rapat paripurna di DPRD Sumbawa, Selasa (07/07).
Sehingga, sekda sumbawa musti memastikan bahwa didalam ASN di Kabupaten sumbawa tidak boleh terdapat faksi-faksi. “Politik sudah selesai, yang ada satu komando yaitu pemerintahan jarot-ansori. Jadi tidak ada lagi warna,” tegas dia.
Baca Juga: Warga Selatan Minta Pembangunan Infrastruktru di Dodo-Rinti
Ia berharap agar hal tersebut menjadi atensi bersama sehingga seluruh perangkat di kabupaten sumbawa dapat fokus untuk bekerja. Terlebih saat ini, semua daerah tengah berebut program-program strategis dari pemerintah pusat.
“Untuk meminimalasir riak dan dinamika, masyarkaat butuh transparansi dan akuntabilitas,” tambah dia.
Ia juga menyoroti kebajakan pemerintah daerah yang dikeluarkan melalui surat edaran tentang larangan membuka lahan baru untuk menanam jagung. “Pemerintahan ditingkat bawah tidak inten mensosialiasikan,” katanya.
Ia juga mengatakan, dalam beberapa program strategis pula, OPD teknis belum mampu mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan hal teknis. “Terkait illegal loginggng satgas yang harus muncul didepan jangan pak bupati,” tegas dia. (Using)
