Sumbawanews.com,- FIFA pernah memberikan sanksi skorsing kepada sepuluh negara karena campur tangan pemerintah dalam urusan sepak bola nasional, melanggar prinsip independensi federasi. Sanksi ini berlaku mulai dari larangan ikut kompetisi internasional hingga pencabutan akreditasi asosiasi sepak bola, dengan kasus terbaru melibatkan Kuwait, Brunei, Irak, dan lainnya, termasuk Indonesia dan Rusia yang pernah mengalami hal serupa.
Kuwait menjadi salah satu negara yang paling sering mendapat sanksi FIFA, terutama pada 2015, ketika undang-undang olahraga nasional dianggap tidak memenuhi standar otonomi federasi. Akibatnya, Kuwait terpaksa absen dari kualifikasi Piala Dunia 2018 hingga skorsing dicabut pada Desember 2017 setelah parlemen mengesahkan reformasi hukum yang diakui FIFA. Brunei Darussalam juga pernah dilarang tampil di ajang internasional sejak September 2009 karena intervensi pemerintah, dan baru kembali diakui pada Mei 2011 setelah struktur kepengurusan sepak bolanya direvisi.
Irak mengalami skorsing akibat konflik kepengurusan yang dipicu campur tangan lembaga hukum dan politik, meski detail waktu skorsingnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber. Indonesia pernah mengalami hal serupa, ketika pemerintah ikut campur dalam pengelolaan PSSI, yang berujung pada larangan dari FIFA pada masa lalu. Rusia juga pernah dihukum karena intervensi politik dalam manajemen federasi sepak bola, meski tidak disebutkan tahun pastinya dalam teks.
FIFA secara konsisten menegaskan bahwa setiap asosiasi anggota harus beroperasi secara mandiri, tanpa campur tangan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah. Pelanggaran terhadap prinsip ini berdampak langsung pada partisipasi negara di kancah internasional, baik di level tim nasional maupun klub. Kasus-kasus ini menjadi peringatan tegas bahwa sepak bola, menurut FIFA, bukanlah alat politik.
