Sumbawanews.com,- Pengambilan keputusan FIFA untuk menangguhkan sanksi kartu merah pemain Amerika Serikat, Folarin Balogun, setelah tekanan politik dari Presiden AS Donald Trump, memicu kemarahan luas di dunia sepakbola. Keputusan itu memungkinkan Balogun tetap tampil di babak 16 besar melawan Belgia, meski sebelumnya dikenai hukuman satu pertandingan akibat pelanggaran dalam laga melawan Bosnia & Herzegovina. Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter secara terbuka mengkritik langkah tersebut, menyebutnya sebagai campur tangan politik yang merusak integritas permainan.
Blatter, dalam unggahan pribadinya di platform X, menegaskan bahwa kartu merah tidak bisa dibatalkan oleh panggilan telepon seorang kepala negara, melainkan hanya melalui proses hukum independen berbasis aturan dan bukti. “Jika seorang Presiden AS ikut campur tangan dengan Presiden FIFA—dan seorang pemain tiba-tiba dinyatakan bersih menjelang pertandingan gugur Piala Dunia—pertanyaan yang tak terhindarkan adalah: Quo vadis, FIFA?” tulisnya. Ia menekankan bahwa sepakbola tidak boleh menjadi arena perebutan kekuasaan politik.
Keputusan FIFA yang dipimpin Gianni Infantino ini memicu reaksi tajam dari berbagai pihak, termasuk UEFA dan negara-negara Eropa, yang menyebut kebijakan itu melanggar prinsip fair play dan otonomi keputusan wasit. Meski FIFA menyatakan tindakan itu “sesuai aturan”, kritik terus mengalir bahwa keputusan tersebut membuka pintu bagi intervensi politik dalam olahraga, sebuah praktik yang seharusnya sudah ditinggalkan sejak lama.
Blatter, yang pernah memimpin FIFA hingga 2015 dan kini menjadi tokoh kritis terhadap kepemimpinan Infantino, telah menjalani sejumlah sanksi etik dari badan tersebut akibat kasus pembayaran kontroversial kepada Michel Platini. Kritiknya kali ini, bagaimanapun, didukung oleh suara-suara otoritatif di dunia sepakbola yang khawatir arah FIFA semakin tergoyahkan oleh tekanan eksternal.
