Sumbawanews.com,- Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi safari politik Presiden ke-7 Joko Widodo, termasuk insiden saat ia menginjak kepala kerbau dalam prosesi penerimaan gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” di Lampung, Sabtu (27/6/2026). Puan menegaskan, safari politik adalah hak setiap warga negara, termasuk mantan presiden.
“Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Namun, ia mengingatkan bahwa di tengah ketidakpastian global dan nasional, para tokoh publik sebaiknya menjaga suasana agar tetap kondusif. “Alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk tetap adem aja,” tambahnya.
PDIP, partai yang pernah menjadi rumah politik Jokowi, tidak mempermasalahkan tindakan tersebut. Komarudin Watubun, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, menegaskan bahwa simbol partai adalah banteng, bukan kerbau. “Kita kan bukan kepala kerbau, kita kepala banteng. Jadi tidak ada kaitannya itu,” katanya pada Senin (29/6/2026). Ia menambahkan, PDIP hanya akan merespons jika ada yang menginjak simbol banteng. “Kecuali yang diinjak kepala banteng, pasti kita berurusan.”
Komarudin juga menegaskan bahwa Jokowi kini bukan lagi bagian dari struktur partai. “Jadi apapun aktivitas beliau, saya tidak mau menanggapi karena bukan lagi bagian dari partai kan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa prosesi adat yang melibatkan kepala kerbau adalah urusan budaya lokal, bukan simbol politik partai.
Gelar “Baginda Pemuka Bangsa” diberikan oleh lima kerajaan adat Lampung dalam upacara di Rumah Adat Lampung Kedatun Keagungan, Kelurahan Sepang Jaya, Kota Bandarlampung. Prosesi itu merupakan bagian dari tradisi lokal yang menghormati tokoh yang dianggap memberi kontribusi besar bagi masyarakat.
Puan, yang kini memimpin lembaga legislatif tertinggi, menekankan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen harus membawa perubahan nyata, bukan sekadar simbolis. Ia menilai, perhatian terhadap simbol-simbol budaya yang tidak terkait dengan kepentingan politik partai sebaiknya tidak diperbesar, terutama saat bangsa sedang menghadapi tantangan kompleks.
Dengan nada yang tenang namun tegas, Puan menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk fokus pada isu-isu strategis yang lebih mendesak, daripada memperdebatkan simbol-simbol yang bersifat lokal dan tradisional.
