Sumbawanews.com,- Amerika Serikat dikabarkan menjalin komunikasi rahasia dengan tokoh-tokoh oposisi Israel dalam upaya mempersiapkan kemungkinan pergantian kepemimpinan di Tel Aviv, menyusul ketegangan yang semakin dalam antara pemerintahan Benjamin Netanyahu dan Washington.
Laporan dari saluran berita Channel 12 mengungkap bahwa pemerintah Presiden Donald Trump mulai membangun saluran informal dengan pemimpin oposisi, termasuk Naftali Bennett dari Partai Together dan Gadi Eisenkot dari Partai Yashar—keduanya berasal dari sayap kanan, namun dianggap lebih terbuka terhadap diplomasi multilateral. Tujuannya jelas: menciptakan “mekanisme kepercayaan baru” di Israel, mengingat ketidakpercayaan AS terhadap kebijakan militer Netanyahu yang dianggap memperkeruh situasi di Iran dan Libanon.
Ketegangan ini memuncak setelah serangan bersama AS-Israel terhadap target Iran pada Februari 2026, yang memicu gelombang balasan dan memperdalam krisis di perbatasan Libanon. Sementara Washington berupaya mengejar kesepakatan gencatan senjata melalui perundingan di Swiss yang dimediasi Pakistan, Netanyahu menolak tegas mengaitkan isu Libanon dengan negosiasi Iran, dan tetap mempertahankan kehadiran militer di selatan Libanon—sebuah posisi yang menurut data resmi Libanon telah menewaskan hampir 4.000 warga sipil dan melukai lebih dari 12.000 lainnya sejak 2 Maret.
Pertimbangan AS bukan tanpa dasar. Jajak pendapat terbaru yang dirilis harian Maariv menunjukkan oposisi Israel berpeluang besar memenangkan pemilu Oktober 2026, dengan perkiraan meraih 61 kursi di Knesset, sementara blok Netanyahu hanya akan mendapat 49 kursi. Partai-partai Arab juga diprediksi akan memperoleh 10 kursi, menandai pergeseran signifikan dalam dinamika politik Israel.
Dalam laporan itu, pejabat AS dinyatakan prihatin dengan “kelompok garis keras” dalam kabinet Netanyahu yang dianggap menghalangi upaya perdamaian regional. Meski belum secara terbuka mendukung calon pengganti, Washington diyakini sedang membangun fondasi politik untuk memastikan stabilitas hubungan dengan Israel pasca-Netanyahu—bukan untuk menggulingkan, tetapi untuk mengamankan keberlanjutan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan strategis AS di Timur Tengah.
Langkah ini menandai perubahan taktis yang signifikan: dari sekadar mendukung pemerintah yang berkuasa, AS kini mulai membangun jembatan dengan siapa pun yang berpotensi memimpin Israel di masa depan. Dalam dunia geopolitik yang semakin rapuh, kebijakan AS tak lagi hanya soal siapa yang berkuasa, tapi siapa yang bisa dipercaya untuk menjaga perdamaian—meski itu berarti berbicara dengan lawan politik sang sekutu.
