Sumbawanews.com,- Dinas Perhubungan DKI Jakarta resmi memperkuat kerja sama dengan komunitas ojek online untuk menata ulang penertiban parkir liar, menyusul insiden ketegangan di Jakarta Timur yang sempat memicu pro kontra di media sosial. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kritik publik atas pendekatan yang dianggap terlalu represif, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun sistem penegakan aturan yang lebih humanis namun tetap tegas.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, secara langsung memimpin apel koordinasi di Balai Kota pada Minggu, 21 Juni 2026, yang dihadiri oleh petugas lapangan, perwakilan operator aplikasi, dan sejumlah tokoh komunitas ojol. Dalam arahannya, Budi menegaskan bahwa insiden yang melibatkan penarikan sepeda motor pengemudi ojol di wilayah Jaktim telah diselesaikan secara kekeluargaan. Kendaraan yang sempat disita kembali diserahkan kepada pemiliknya pada hari yang sama, setelah prosedur pembuatan surat pernyataan selesai.
“Kami tidak ingin mengeksekusi aturan dengan kekerasan. Penertiban parkir liar tetap kami lakukan, tapi dengan pendekatan dialog, edukasi, dan kejelasan prosedur,” ujar Budi. Ia menekankan bahwa operasi ini bersifat universal—tidak memilih target berdasarkan profesi—dan semua pelanggar, baik mobil pribadi, angkutan umum, maupun ojol, akan dikenai sanksi sesuai aturan.
Sebagai solusi jangka panjang, Dishub DKI berencana menggandeng pengelola gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan asosiasi ojol untuk merancang shelter parkir khusus bagi pengemudi. Lokasi strategis di kawasan komersial seperti Sudirman, Thamrin, dan Kuningan menjadi prioritas. Tujuannya jelas: mengurangi kemacetan akibat parkir liar, sekaligus memberi ruang aman bagi ojol untuk menunggu penumpang tanpa mengganggu arus lalu lintas.
Perwakilan komunitas ojol, Ayah Beno, menyambut baik inisiatif ini. “Kami siap jadi mitra, bukan lawan. Tapi kami juga butuh solusi nyata, bukan hanya himbauan,” katanya. Irfan, seorang driver yang sering mangkal di kawasan Senayan, berharap fasilitas parkir resmi segera terealisasi. “Kalau ada tempat aman dan legal, kami tidak akan nekat parkir di trotoar. Ini soal kenyamanan dan keselamatan bersama.”
Ketua Umum Gograber Indonesia, Bang Maung, menambahkan bahwa komunitasnya akan terus mengedukasi anggotanya untuk mematuhi aturan, melengkapi surat berkendara, dan menjaga etika di jalan raya. “Kami percaya, ketika pemerintah hadir dengan solusi, masyarakat akan merespons dengan tanggung jawab,” ujarnya.
Langkah ini dianggap sebagai titik balik dalam hubungan antara pemerintah daerah dan pekerja transportasi digital. Dengan mengganti pendekatan represif menjadi kolaboratif, Dishub DKI berupaya membangun kepercayaan—bukan hanya di jalan, tapi juga di hati para pengemudi yang menjadi tulang punggung mobilitas ibu kota.
