Sumbawanews.com,- Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, membantah tudingan bahwa partainya tergantung pada kekuasaan seperti “candu”. Menurutnya, Golkar tidak mencari kekuasaan, melainkan dipanggil untuk hadir ketika pemerintah membutuhkan dukungan strategis dalam menjalankan program nasional.
“Yang menyampaikan mungkin kurang teliti. Kami pernah di luar kekuasaan, tapi justru kekuasaan yang menarik Golkar ke dalam,” ujar Sarmuji di Jakarta, Sabtu (20/6/2026). Ia menegaskan, keberadaan Golkar di pemerintahan bukanlah hasil ambisi partai, melainkan respons terhadap permintaan pemegang kekuasaan yang menganggap partai berlambang banteng itu sebagai mitra krusial dalam memperkuat koalisi dan memastikan kelancaran kebijakan.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kritik dari PDI Perjuangan, yang sebelumnya menyebut Golkar sebagai partai yang “candu kekuasaan” karena selalu berada di pemerintahan, terlepas dari hasil pemilu. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan bahwa partainya tidak memiliki “bakat candu kekuasaan” dan memilih berperan sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.
“Kami menghormati partai yang berada di pemerintahan, tapi kami juga menuntut penghormatan yang sama terhadap mereka yang memilih berada di luar,” kata Deddy. Ia menekankan bahwa fungsi oposisi yang konstruktif—mengkritik, memberi masukan, dan mengawasi—adalah tulang punggung demokrasi, bukan tanda ketidaksetiaan.
Deddy menambahkan, sistem demokrasi Indonesia justru akan rapuh jika semua partai politik bergabung dalam koalisi pemerintah. “Negara yang seluruh partainya berada di pemerintahan hanya ada di negara otoriter seperti Korea Utara atau Tiongkok. Indonesia bukan itu,” tegasnya.
Sarmuji, di sisi lain, menanggapi dengan menyoroti peran historis Golkar sebagai partai yang mampu menjembatani kepentingan nasional. “Kami tidak mengejar kursi. Kami mengejar kemanfaatan. Jika pemerintah butuh kami untuk mengawal program pembangunan, infrastruktur, atau peningkatan kesejahteraan rakyat, maka kami hadir. Itu tanggung jawab, bukan keinginan egois,” ujarnya.
Perdebatan ini memperdalam polarisasi politik di tengah koalisi pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sementara Golkar menempatkan diri sebagai mitra teknokratis yang dibutuhkan, PDIP mempertahankan posisinya sebagai penjaga kemandirian parlemen dan penjaga keseimbangan kekuasaan.
Keduanya tampak berada di dua kutub yang sama-sama sah dalam sistem demokrasi: satu memilih berada di dalam untuk mengubah kebijakan dari dalam, satunya memilih berada di luar untuk mengawasi dari luar. Dan dalam dinamika ini, Indonesia—bukan hanya sebagai negara demokrasi, tetapi sebagai ruang publik yang hidup—terus menunjukkan bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan jantung dari kebebasan berpendapat.
