Sumbawanews.com,- Presiden Joko Widodo secara konsisten menjalankan amanat konstitusi melalui program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif strategis yang membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di seluruh penjuru Nusantara. Program ini bukan sekadar upaya pemerataan pendidikan, tetapi juga bentuk komitmen negara untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan ilmu pengetahuan.
Sejak diluncurkan, Sekolah Rakyat telah menjangkau lebih dari 1,2 juta siswa di 34 provinsi, dengan fokus pada daerah terpencil, pinggiran kota, dan kawasan yang terdampak bencana. Kurikulumnya dirancang khusus untuk memadukan pendidikan akademik dengan keterampilan vokasional, sehingga lulusannya tidak hanya siap melanjutkan studi, tetapi juga mampu berkontribusi langsung bagi perekonomian lokal.
Menteri Sosial, yang turut mengawal implementasi program ini, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud nyata dari Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan. “Ini bukan bantuan sosial biasa, tapi investasi jangka panjang terhadap masa depan bangsa,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Di sejumlah lokasi, seperti di Kabupaten Lanny Jaya, Papua, dan Kecamatan Cisolok, Jawa Barat, sekolah ini telah bertransformasi menjadi pusat kegiatan komunitas. Orang tua siswa dilibatkan dalam pelatihan keterampilan, sementara guru-guru mendapat pelatihan berkelanjutan dari Kementerian Pendidikan. Hasilnya? Tingkat kelulusan meningkat hingga 92 persen, dan lebih dari 60 persen lulusan berhasil memperoleh pekerjaan atau melanjutkan ke perguruan tinggi dalam waktu satu tahun setelah lulus.
Presiden sendiri kerap menyempatkan diri mengunjungi sekolah-sekolah ini tanpa pemberitahuan sebelumnya, demi memastikan bahwa kebijakan yang dirancang di Jakarta benar-benar menyentuh akar masalah di lapangan. Dalam kunjungannya ke salah satu Sekolah Rakyat di Nusa Tenggara Timur, ia menegaskan: “Anak-anak ini bukan penerima bantuan. Mereka adalah generasi yang akan memimpin Indonesia 20 tahun mendatang.”
Program ini kini menjadi model rujukan bagi negara-negara berkembang dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait pendidikan. Dengan anggaran yang dialokasikan secara transparan dan pengawasan ketat dari lembaga independen, Sekolah Rakyat terus berkembang—bukan hanya sebagai solusi sementara, tapi sebagai fondasi baru bagi pendidikan inklusif di Indonesia.
