Sumbawanews.com,- Kementerian Kehutanan bersama sejumlah lembaga negara memperkuat koordinasi nasional untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi memburuk akibat fenomena El Nino tahun ini. Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) yang dipimpin Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago di Jakarta, Kamis (18/6/2026), menjadi titik awal strategi pencegahan menyeluruh bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027”.
Djamari menegaskan, pengendalian karhutla bukan sekadar isu lingkungan, melainkan soal ketahanan nasional, stabilitas ekonomi, dan citra diplomasi Indonesia di mata dunia. “Keberhasilan kita bukan diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tapi seberapa dini kita mencegahnya menyala,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6).
Fokus utama ditujukan pada enam provinsi rawan dengan ekosistem gambut luas: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperingatkan bahwa tahun ini memicu siklus karhutla empat tahunan yang telah terbukti mematikan—dengan cuaca kering yang datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dari biasanya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan musim kemarau 2026 akan mencapai puncaknya pada Juli hingga September, dengan intensitas kekeringan tertinggi dalam satu dekade terakhir. Respons cepat pun diluncurkan: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama gubernur provinsi rawan telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla di Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi. Posko lapangan dikerahkan, personel siap siaga, dan operasi pemadaman darat-udara siap diluncurkan.
Di tingkat operasional, Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026—yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020—berperan sebagai pusat kendali terintegrasi. Sistem pemantauan dini berbasis satelit, patroli rutin Manggala Agni, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memicu hujan buatan, hingga penegakan hukum berlapis—mulai dari sanksi administratif hingga pidana—dijalankan secara simultan. Korporasi pemegang izin konsesi juga ditekan untuk bertanggung jawab penuh atas wilayah kerjanya, dengan ancaman pencabutan izin jika abai.
Raja Juli menekankan, upaya ini bukan hanya soal menyelamatkan hutan, tapi juga mengejar target ambisius Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Pencegahan karhutla adalah kunci utama menekan emisi karbon nasional, sekaligus menjaga komitmen Indonesia dalam perang melawan perubahan iklim global.
Dengan ancaman yang semakin nyata dan waktu yang semakin sempit, pemerintah bergerak bukan hanya sebagai penanggulang bencana, tapi sebagai pengelola risiko sistemik—sebelum api menyala, sebelum asap menutupi langit, sebelum dunia menilai Indonesia gagal menjaga hutan terbesarnya.
