Sumbawanews.com,- Badan Gizi Nasional (BGN) akan merevisi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2027 yang semula diusulkan sebesar Rp270 triliun. Penyesuaian ini dilakukan menyusul kritik bahwa angka tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan riil dan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa usulan anggaran sebesar itu berasal dari periode kepemimpinan sebelumnya, dengan asumsi penerima manfaat mencapai 81 juta orang. “Itu adalah angka yang diajukan masa lalu, dan kami menilainya terlalu besar,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor BGN, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, anggaran Rp270 triliun tidak hanya tidak efisien, tetapi juga tidak mencerminkan realitas program yang kini tengah menjalani restrukturisasi. BGN sedang berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun ulang pagu alokasi yang lebih realistis, dengan target utama memastikan program tetap berjalan secara berkelanjutan tanpa pemborosan.
Di tengah upaya efisiensi, BGN juga mengkritik kebijakan insentif Rp6 juta per hari untuk Sistem Pendukung Pangan Gratis (SPPG), yang dinilai tidak proporsional dengan tugas yang diemban. Insentif ini, yang diberikan kepada mitra penyedia makanan di sekolah, kini menjadi sorotan publik setelah muncul laporan bahwa sejumlah pihak meminta tambahan tunjangan bahkan saat sekolah libur.
“Insentif itu dirancang untuk mendukung operasional harian, bukan sebagai pengganti gaji tetap. Memberikannya selama libur sekolah justru bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran yang sedang kami dorong,” tegas Agustina.
Langkah ini sejalan dengan keputusan BGN untuk menghentikan pemberian makanan gratis selama masa libur sekolah, yang diperkirakan dapat menghemat hingga Rp3 triliun. Selain itu, 76 sekolah di Jawa telah dicoret dari daftar penerima MBG karena tidak memenuhi kriteria penerimaan yang baru, dan proses ini diperkirakan akan terus berlanjut.
DPR telah memberikan waktu satu bulan kepada BGN untuk menyusun ulang anggaran MBG secara transparan dan berbasis bukti. Revisi ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas program yang sempat tercoreng oleh dugaan korupsi, termasuk kasus dugaan penyelewengan dana pengadaan motor listrik dan CCTV.
BGN menegaskan bahwa semua perubahan akan didasarkan pada data akurat, kebutuhan nyata masyarakat, dan prinsip tata kelola keuangan yang baik. “Kami tidak ingin program ini menjadi beban fiskal, tapi benar-benar menjadi solusi nutrisi yang berkelanjutan,” ujar Agustina.
Dengan langkah-langkah ini, BGN berharap dapat memulihkan kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah anggaran MBG benar-benar sampai ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan.
