Sumbawanews.com,- Kagama Muda Bergerak menyatakan dukungan penuh terhadap aksi mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang menggeruduk diskusi “Kopdar Bareng Mas Dar” di Joglo GIK, Sleman, DIY, Senin lalu. Aksi tersebut menargetkan tiga pejabat negara—Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko—yang hadir dalam forum bertema “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia”.
Bagi Kagama Muda, yang terdiri dari alumni UGM angkatan 2012 ke bawah dengan latar belakang aktivisme, aksi mahasiswa bukan sekadar protes spontan. Ini adalah bentuk kritik politik yang mendalam terhadap monopolisasi retorika Pancasila di tengah krisis nyata yang melanda rakyat: harga bahan pokok melambung, BBM tak terjangkau, nilai tukar rupiah terus melemah, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kritik itu bukan lagi sekadar ekspresi kegelisahan, tapi tuntutan politik atas stagnasi perbaikan ekonomi dan ketidakmampuan negara menjawab penderitaan material masyarakat,” demikian pernyataan resmi Kagama Muda Bergerak yang diterima Rabu (17/6).
Kelompok ini menilai, upaya mengalihkan perhatian publik ke narasi kerukunan dan ideologi semata justru mengaburkan akar masalah: ketidakadilan struktural dan kegagalan kebijakan. Dalam konteks ini, pembubaran diskusi oleh mahasiswa dianggap sebagai bentuk perlawanan sipil yang sah dan konstitusional.
Kagama Muda juga mengkhawatirkan semakin menguatnya peran institusi militer dan kepolisian dalam ranah sipil, yang dinilai sebagai indikator kemunduran demokrasi. Mereka menegaskan, kritik terhadap pejabat publik bukanlah penghinaan, melainkan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi, bukan diintimidasi.
“Tradisi kritik, keberpihakan pada rakyat, dan keberanian menyuarakan kebenaran adalah jantung dari kehidupan intelektual dan demokratis di perguruan tinggi—terutama di UGM,” tegas pernyataan itu.
Mereka menolak segala upaya delegitimasi terhadap mahasiswa yang berani bicara, dan menyerukan agar kampus tetap menjadi ruang bebas untuk berpikir kritis, bukan tempat yang menundukkan suara kekuasaan. Lebih jauh, Kagama Muda mendesak pemerintah merespons kritik dengan keterbukaan dan substansi, bukan dengan stigma atau represi.
Di akhir pernyataan, mereka mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersatu, saling menjaga, dan memperkuat solidaritas—karena di tengah krisis yang semakin dalam, ruang demokrasi bukan lagi soal kebebasan berbicara, tapi soal bertahan hidup sebagai bangsa yang adil.
