Sumbawanews.com,- Pemerintah India sementara memblokir aplikasi Telegram hingga 22 Juni, menyusul dugaan kebocoran soal ujian masuk perguruan tinggi kedokteran (NEET) yang tersebar luas di platform itu. Keputusan ini diambil setelah hasil ujian yang diikuti 2,28 juta siswa dibatalkan karena ditemukan bukti bahwa soal ujian beredar di saluran Telegram dengan nama seperti “Paper Leaked NEET” dan ditawarkan secara berbayar sebelum ujian digelar pada 3 Mei lalu.
Kebocoran ini bukan sekadar insiden teknis, tapi puncak dari sistem ujian yang dikritik sebagai “rusak dan korup” oleh pemimpin oposisi utama. Masalahnya jauh lebih dalam: pemerintah tahun ini menerapkan sistem penilaian berbasis layar (On-Screen Marking) yang dikontrakkan ke perusahaan kontroversial. Setelah hasil ujian dirilis, puluhan ribu siswa melaporkan ketidaksesuaian nilai yang tak masuk akal. Salah seorang peserta bahkan menemukan lembar jawabannya bukan miliknya—soal fisika yang dinilai ternyata bukan karya sendiri. “Saya belajar selama satu tahun. Sekarang saya bahkan tidak tahu apakah kertas fisika saya benar-benar dinilai,” tulisnya di platform X.
Seorang siswa lain bahkan berhasil mengeksploitasi kerentanan keamanan di portal penilaian, membuktikan bahwa nilai bisa diubah dengan mudah. Pada 12 Mei, Badan Pengujian Nasional (NTA) akhirnya membatalkan seluruh hasil ujian, menyatakan ada indikasi kecurangan sistematis yang melibatkan kebocoran soal dan manipulasi nilai.
Namun, kritik tajam datang dari kelompok hak digital Internet Freedom Foundation. Mereka menyebut pemblokiran Telegram sebagai “solusi plester” yang tidak proporsional. “Pemblokiran ini reaktif dan tidak efektif. Ini menghukum jutaan pengguna biasa, bukan menangani akar masalah: korupsi struktural dalam sistem ujian nasional,” demikian pernyataan resmi mereka.
Kebijakan ini menimbulkan protes luas di kalangan mahasiswa dan orang tua, yang melihatnya sebagai upaya mengalihkan perhatian dari kegagalan pemerintah dalam mengelola sistem pendidikan. Dengan 84 juta pengguna Telegram di India—pasar terbesar platform itu—pemblokiran ini bukan hanya soal keamanan ujian, tapi juga soal kebebasan digital di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi negara.
