Sumbawanews.com,- Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK) memenuhi undangan mediasi tertutup dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026. Pertemuan selama satu jam itu menjadi titik balik dalam aksi mahasiswa yang sebelumnya menggelar demonstrasi bertema “Tata Ulang Indonesia” dengan enam tuntutan strategis terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua BEM UBK, Muhammad Abdi Maludin, menegaskan bahwa keputusan untuk duduk bersama bukanlah tanda kekalahan, melainkan strategi untuk memperkuat suara mahasiswa. “Kami tidak terkooptasi. Ini adalah langkah cerdas, bukan kompromi,” ujarnya usai pertemuan. Ia menekankan bahwa seluruh tuntutan tetap utuh dan tidak ada pengurangan satu poin pun.
Enam tuntutan yang disampaikan mencakup penghentian sementara proyek Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih; tinjauan ulang Undang-Undang Kepolisian; penghentian militerisme dan penegakan supremasi sipil; stabilisasi nilai tukar rupiah serta ketahanan ekonomi nasional; pemenuhan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau; serta peninjauan kembali kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinilai membebani rakyat.
Abdi menegaskan, mediasi tertutup bukan pilihan sembarangan. “Ini hasil kesepakatan dengan pemerintah. Kami tetap berjalan tertib, maka kami minta respons yang setara,” katanya. Ia menolak tudingan bahwa pertemuan ini melemahkan gerakan mahasiswa. Sebaliknya, ia menyebutnya sebagai bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi.
Namun, keputusan untuk berdialog tidak mengurangi tekanan. BEM UBK memberi batas waktu tegas: pemerintah wajib menjawab seluruh tuntutan paling lambat 19 Juni 2026, atau akan diluncurkan aksi berjilid-jilid. “Jika tidak ada respons dalam 5×24 jam setelah pertemuan ini, demonstrasi akan kembali—lebih besar, lebih terorganisir, dan tak bisa diabaikan,” tegas Abdi.
Pertemuan yang berlangsung dari pukul 17.25 hingga 18.30 WIB itu dihadiri 15 perwakilan mahasiswa dari BEM UBK dan aliansi kampus lain. Meski tidak ada pernyataan resmi dari pihak Wapres, sumber di lingkaran Istana mengatakan Gibran mendengarkan secara seksama dan menjanjikan kajian mendalam atas poin-poin yang disampaikan.
Dalam konteks politik yang semakin tegang, aksi ini menjadi salah satu ujian terbesar bagi pemerintahan Prabowo dalam menanggapi kritik dari generasi muda. BEM UBK, yang dikenal vokal dan terstruktur, kini memilih jalur dialog—tapi dengan senjata ancaman aksi massa yang siap ditembakkan jika janji tak ditepati.
Dengan langkah ini, mahasiswa tidak hanya meminta kebijakan, tapi menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keberanian politik dari pucuk pimpinan negara. Dan waktu, seperti yang diingatkan Abdi, bukan lagi teman mereka.
