Sumbawanews.com,- Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka memberikan tenggat lima hari kepada pemerintah untuk menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, Senin (15/6/2026). Jika tak ada respons nyata dalam waktu 120 jam, para mahasiswa mengancam akan menggelar aksi berkelanjutan dengan skala lebih besar.
Pertemuan tertutup yang berlangsung selama hampir dua jam, dari pukul 17.20 hingga 19.00 WIB, dianggap sebagai terobosan oleh para perwakilan. Koordinator Aksi dari BEM Universitas Bung Karno, Muhammad Abdimaludin, mengatakan Wapres Gibran merespons aspirasi mereka dengan serius, mencatat setiap poin tuntutan tanpa mengabaikan satu pun. “Kami diberi ruang untuk bicara, dan Pak Wapres mendengarkan dengan seksama,” ujar Abdimaludin usai pertemuan.
Tuntutan yang disampaikan mencakup penurunan harga bahan pokok, reformasi pendidikan tinggi, serta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa. Meski Gibran tidak memberikan janji langsung, para mahasiswa menilai catatan resmi yang dibuat oleh tim Wapres sebagai dasar yang cukup kuat untuk menuntut tindak lanjut konkret.
“Ini bukan sekadar pertemuan simbolis. Kami memberi waktu lima hari bukan karena kami ingin menunggu, tapi karena kami percaya pemerintah masih bisa berbuat lebih dari sekadar kata-kata,” tegas Abdimaludin. “Jika tidak ada realisasi, maka kami akan bangun gerakan jilid kedua—lebih besar, lebih terorganisir, dan tak bisa diabaikan.”
Pertemuan ini menjadi puncak rangkaian aksi mahasiswa yang dimulai dengan unjuk rasa berjalan kaki dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga Istana Wapres, menempuh jarak lebih dari lima kilometer. Meski sempat dihadang petugas keamanan di sepanjang rute, para mahasiswa tetap bertahan dengan disiplin dan ketenangan, menolak provokasi dan menjaga aksi tetap damai.
Respons Gibran yang dinilai terbuka menjadi sorotan tersendiri di tengah gelombang kritik terhadap penanganan demonstrasi oleh aparat. Bahkan, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri sebelumnya menyindir keras tindakan represif TNI-Polri dalam mengamankan aksi serupa, menegaskan bahwa dialog adalah jalan terbaik, bukan kekerasan.
Dengan tenggat waktu yang jelas dan ancaman aksi lanjutan yang tidak main-main, tekanan politik kini beralih ke pemerintah. Apakah Wapres Gibran dan jajarannya akan memenuhi janji implisit yang tercetak dalam catatan pertemuan itu—atau justru membiarkan kepercayaan mahasiswa runtuh—akan menjadi ujian nyata terhadap komitmen pemerintah terhadap demokrasi partisipatif.
