Sumbawanews.com,- Jakarta — Korea Utara secara tegas menolak seruan Amerika Serikat untuk melepaskan senjata nuklirnya, menegaskan bahwa statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir adalah “tidak dapat diubah” dan telah selesai secara permanen. Pernyataan ini disampaikan melalui Korean Central News Agency (KCNA) pada Minggu (14/6), menyusul pertemuan trilateral antara AS, Korea Selatan, dan Jepang di Tokyo yang menekankan kembali komitmen terhadap denuklirisasi Semenanjung Korea.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri DPRK, pihak Pyongyang mengecam upaya AS dan sekutunya sebagai “retorika tak berarti” yang tidak akan memengaruhi keputusan strategisnya. “Tidak peduli seberapa keras AS, Jepang, dan Korea Selatan berdebat, mereka tidak akan pernah mengubah posisi DPRK sebagai negara pemilik senjata nuklir,” tegas juru bicara itu.
Korea Utara memandang pengadaan senjata canggih oleh AS kepada sekutu-sekutunya di kawasan—terutama Korea Selatan dan Jepang—sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Pernyataan itu menjadi pembenaran atas percepatan program nuklir dan rudalnya sejak pembicaraan denuklirisasi dengan AS gagal pada pertemuan puncak Kim Jong Un dan Donald Trump di Hanoi pada 2019.
Sejak saat itu, Pyongyang semakin mengukuhkan posisinya dengan menguji coba berbagai sistem senjata, termasuk kapal selam bertenaga nuklir dan rudal balistik antarbenua. Baru-baru ini, pemimpin Korea Utara itu juga menerima kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Pyongyang, sebuah sinyal kuat bahwa negara itu semakin memperkuat aliansi strategis dengan Beijing dan Moskow, sekaligus mengisolasi diri dari tekanan Barat.
Dalam konteks geopolitik yang semakin tegang, pernyataan Korea Utara bukan sekadar sikap defensif, melainkan peringatan bahwa denuklirisasi—seperti yang selama ini diinginkan AS—kini dianggap sebagai mimpi yang telah ditutup selamanya oleh rezim Kim Jong Un. Pernyataan itu juga menandai pergeseran strategis: dari negosiasi menuju deterensi permanen, dengan senjata nuklir sebagai tulang punggung legitimasi kekuasaan dan jaminan kelangsungan regime.
Dengan kekuatan nuklir yang terus berkembang dan hubungan diplomatik yang semakin terkait dengan kekuatan non-Barat, Semenanjung Korea kini berada di ambang era baru—di mana perdamaian tidak lagi dibangun melalui perjanjian, tetapi melalui keseimbangan kekuatan yang berbahaya dan tak terduga.
